Fakta Rempang Eco-City yang Picu Konflik Pulau Rempang

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times - Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City di Batam memicu konflik, ketika ribuan warga menolak direlokasi karena tempat yang mereka duduki akan dijadikan area proyek.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menetapkan Rempang Eco-City sebagai PSN melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengesahkan peraturan tersebut pada 28 Agustus 2023.

Berikut hal-hal yang perlu diketahui mengenai Rempang Eco-City!

1. Dikembangkan oleh PT MEG dengan total investasi Rp381 triliun

Fakta-Fakta Rempang Eco-City, PSN Jokowi yang Picu Konflik

Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Mengutip laman resmi BP Batam, Proyek Rempang digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai perusahaan pengembang. Pengembangan wilayah Rempang akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Tahap I, nilai investasinya mencapai Rp29 triliun yang diproyeksikan dapat menyerap 186 ribu pekerja. Pengembangan Rempang dan Galang dilakukan oleh PT MEG dengan total investasi sebesar Rp381 triliun hingga 2080.

"Nanti ke depannya secara keseluruhan itu target investasinya Rp381 triliun yang secara keseluruhan tujuh ribu hektare kalau gak salah," kata Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, di sela acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Upaya percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang dimulai sejak peluncuran Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada April 2023.

2. Direncanakan sejak 2004 dan sempat mandek

Pengembangan kawasan Rempang Eco-City (dok. IDN Times/Istimewa)

Rencana pengembangan wilayah Rempang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 66 Tahun 2004, yang merupakan kerja sama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT MEG.

"Dulu kan tahun 2004, ada kerja sama antara PT MEG dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk mengembangkan kawasan itu. Tapi kan di perjalanannya ada beberapa hal yang mungkin ada permasalahan dan sebagainya sehingga waktu itu ada moratorium dan baru muncul lagi 2 tahun terakhir lah," ujar Enoh.

BP Batam berencana menjadikan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep Green and Sustainable City.

PT MEG telah memaparkan akan ada tujuh zona yang dikembangkan di kawasan tersebut. Ketujuh zona itu akan dibagi menjadi Rempang Integrated Industrial Zone, Rempang Integrated Agro-Tourism Zone, Rempang Integrated Commercial and Residential, Rempang Integrated Tourism Zone, Rempang Forest and Solar Farm Zone, Wildlife and Nature Zone, dan Galang Heritage Zone.

Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS).

3. Rempang Eco-City terkendala pembebasan lahan

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Warga Pulau Rempang, Batam yang bentrok dengan aparat karena menolak relokasi pada 7 September 2023. (Dokumentasi Istimewa)

Warga Rempang menolak direlokasi hingga menyebabkan kericuhan beberapa waktu terakhir. Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun sampai turun tangan.

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, mengatakan, belum ada progres pembangunan pada proyek tersebut.

"Dia kan baru masuk sebagai PSN, tapi kan proyeknya belum jalan, baru nyiapin dulu," ujar Wahyu di sela acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo.

Tentu saja, PSN Rempang baru bisa dimulai pembangunannya apabila masalah tanah atau lahan sudah tuntas. Untuk itu, pemerintah menggencarkan sosialisasi kepada warga yang terdampak bahwa mereka akan mendapatkan ganti rugi berupa rumah baru di Pulau Galang.

BP Batam menyiapkan rumah tipe 45 yang yang dibangun di atas lahan seluas 500 meter senilai Rp120 juta dan akan diberikan kepada warga secara gratis.

Sambil menunggu rumah tersebut siap huni, warga akan diberikan uang sewa rumah sementara Rp1,2 juta, serta mendapat bantuan biaya hidup Rp1,2 juta per orang per bulan.

"Jadi, kalau misalkan dalam satu keluarga ada 5 orang berarti 5 x Rp1,2 juta kan Rp6 juta per bulan, per orang Rp1,2 juta, dan tahap awal kita berikan 3 bulan di muka," tambah Enoh.

4. Pemerintah sudah kantongi deal pabrik Xinyi Group di Rempang Eco-City

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dan CEO Xinyi Group, Gerry Tung (dok. BKPM)

Rempang Eco-City bakal menjadi lokasi pembangunan untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Salah satu industri yang akan beroperasi di Rempang adalah pabrik kaca dan panel surya Xinyi Group, perusahaan dari China.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengakui, pabrik itu nantinya jadi yang terbesar setelah di China. Akhir Agustus, Bahlil sudah meneken MoU dengan Xinyi Group di Rempang.

Nilai investasi Xinyi Group di Rempang mencapai 11,6 miliar dolar AS, lebih besar daripada investasi pertamanya di Indonesia yakni di Pulau Batam yang hanya 700 juta dolar. Investasi tersebut bakal digunakan untuk mengembangkan ekosistem rantai pasok industri kaca dan industri kaca panel surya di Rempang.

5. Tokoh adat sebut 7 ribu nyawa terancam terusir akibat PSN Rempang

Polda Kepri amankan kericuhan di Kantor BP Batam, Rempang, Senin (11/9/2023). (dok. Humas Polda Kepri)

Akibat proyek pengembangan Rempang Eco-City sebagai salah satu proyek strategis nasional, sebanyak 7 ribu jiwa terancam digusur dari tempat tinggal dan ruang hidupnya.

Tokoh masyarakat dan warga dari Pulau Rempang, Suwardi, menjelaskan apabila ditarik dari sejarahnya, Pulau Rempang merupakan bagian dari Kesultanan Lingga. Nenek moyang warga Rempang berpesan untuk selalu menjaga keutuhan pulau. Hal itu membuat masyarakat merasa amanat tersebut harus dijunjung tinggi sehingga mereka membangun perkampungan.

Saat wilayah di Rempang masuk PSN, warga berharap tempat tinggal mereka mendapat perhatian dan dapat berkembang sehingga mengurangi angka pengangguran. Namun, harapan tersebut tidak pernah terwujud karena nyatanya pemerintah ingin relokasi.

"Masyarakat Rempang tidak terima relokasi karena banyak sejarahnya di sana," ujar Suwardi dalam konferensi Solidaritas Nasional untuk Rempang di Gedung YLBHI, Selasa (12/9/2023).