Di UI, Anies Ditagih Lunasi Janji Balikin Tunjangan ASN DKI Jakarta
Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Indonesia, Anies Baswedan saat wawancara khusus di acara Real Talk with Uni Lubis, Senin (15/5/2023). (IDN Times/Alya Achyarini)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menerima sejumlah pertanyaan dari civitas Universitas Indonesia (UI) pada Selasa (29/8/2023). Salah satu pertanyaan dan janji Anies di masa lalu ditagih kembali oleh seorang mahasiswi UI, Irma Josephin.
Ia merupakan putri seorang ASN di DKI Jakarta dan menagih komitmen Anies terkait perbaikan tingkat kesejahteraan. Irma mempertanyakan kesungguhan Anies untuk menepati janji perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat, lantaran komitmen kepada pegawai di Pemprov DKI Jakarta saja hingga kini tidak terwujud. Ia mengatakan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN DKI yang sempat dipotong karena pandemik COVID-19 hingga saat ini belum dikembalikan.
"Terkait janji peningkatan kesejahteraan tersebut, apa yang akan Pak Anies lakukan seandainya terpilih jadi presiden, padahal utang janji Bapak ketika masa pandemik belum Anda lunasi? Ini mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemik COVID-19 ketika itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa sebagian dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi, pertanggung jawaban Bapak nanti untuk hal tersebut dan kesejahteraan PNS ke depannya," ujar Irma yang disambut tepuk tangan meriah sesama rekan mahasiswa.
Anies pun tersenyum ditagih janjinya oleh mahasiswa. Ia berkomentar, suasana demokrasi yang sesungguhnya seharusnya seperti diskusi di kampus seperti ini.
Lalu, apa respons Anies terhadap pertanyaan mahasiswi itu?
1. Anies sebut setiap pemprov diwajibkan mengalihkan anggaran saat pandemik
Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan ketika memberikan kuliah kebangsaan di FISIP UI. (Tangkapan layar YouTube FISIP UI)Lebih lanjut, Anies menjelaskan duduk perkara ketika dulu terjadi pandemik COVID-19. Ia mengatakan, setiap pemprov dan pemerintah pusat diwajibkan melakukan pengalihan anggaran. Sebab, ketika pandemik COVID-19 terjadi, mayoritas warga diwajibkan berada di rumah untuk menekan penularan virus Sars-CoV-2.
"Pengalihan anggaran itu untuk dua aspek, yaitu aspek kesehatan dan jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta diam di rumah," kata Anies.
Namun, pada kenyataannya tidak semua warga yang diminta diam di rumah tersebut memiliki pendapatan bulanan. Bagi warga yang memiliki pendapatan harian otomatis kehilangan pemasukan.
Ia mengatakan, sebelum pandemik jumlah warga di DKI Jakarta yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial mencapai 900 ribu keluarga. Namun, ketika terjadi pandemik, angka penerima bantuan sosial itu menlonjak drastis.
"Angkanya meningkat sampai sekitar 2,4 juta keluarga. Jadi, Anda bayangkan dari semula angka penerimanya 900 ribu keluarga, berubah menjadi 2,4 juta keluarga, itu artinya 2 per 3 penduduk Jakarta harus diberi uang dan sembako oleh pemerintah," katanya memaparkan.
Maka, ketika ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mengumpulkan semua ASN di Pemprov DKI. Ia mengatakan secara blak-blakan bahwa ada dana senilai Rp1,6 triliun yang semula dialokasikan bagi 60 ribu ASN. Anies pun mempertanyakan apakah dana tersebut sebaiknya tetap diberikan kepada ASN atau dimanfaatkan untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta.
"Jadi, saya katakan, saya teruskan uang ini kepada Anda para ASN atau Anda hibahkan uang ini kepada warga DKI Jakarta, lalu beritahu anak, istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan ke pemerintah tetapi kepada tetangga Anda yang hari ini tidak memiliki pendapatan karena terdampak pandemik," ujarnya lagi.
Editor’s picks
Ia menegaskan, ketika itu secara jelas menyampaikan bukan gaji ASN yang dipotong untuk keperluan kredit. Tetapi, ini diminta untuk mengurangi tunjangan kinerja daerah (TKD).
"Di Jakarta, tunjangan kinerja cukup besar nominalnya. Untuk fresh graduate nilai tunjangan bisa mencapai Rp19 juta. Itu lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan lain," tutur dia.
Baca Juga: Anies Sentil Kualitas Demokrasi Menurun: RI di Medsos Disebut Wakanda
2. Anies akui ada pemotongan senilai 50 persen dari Tunjangan Kinerja Daerah ASN DKI Jakarta
Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan usai memberikan kuliah umum di FISIP Universitas Indonesia. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)Di forum itu, Anies mengakui nilai TKD yang dipotong untuk menghadapi pandemik COVID-19 mencapai 50 persen. Sebanyak 25 persen dari dana TKD para ASN DKI Jakarta dihibahkan untuk membantu warga DKI yang tidak mampu. Sisa 25 persen ditahan oleh Pemprov dan akan dikembalikan ketika ABPD DKI membaik.
"Jadi, dibagi dua (pemotongannya) 25 persen dihibahkan, memang diberikan, 25 persen lainnya ditahan dan akan dikembalikan ketika anggarannya kita sudah kembali," ujar Anies.
Ia pun mengakui, semula ASN di DKI Jakarta menolak ketika dikabarkan bahwa TKD mereka akan dipotong. Hal itu lantaran kebiasaan pemotongan tunjangan untuk alasan yang tidak efisien.
"Tetapi, setelah dijelaskan ini untuk sembako. Saya katakan lihat dada Anda, di situ tertulis abdi negara dan jalankan tugas Anda. Karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita," katanya.
3. Sisa 25 persen TKD ASN DKI akan dikembalikan saat APBD sudah kembali pulih
Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Indonesia, Anies Baswedan saat wawancara khusus di acara Real Talk with Uni Lubis, Senin (15/5/2023). (IDN Times/Alya Achyarini)Ia menjelaskan, saat pandemik COVID-19, APBD DKI Jakarta menciut 52 persen. Padahal, dalam keadaan normal, APBD DKI mencapai Rp80 triliun. Anies mengatakan, tidak pernah ada dalam sejarah DKI Jakarta, APBD mengalami kontraksi demikian dalam.
"Itu adalah pengalaman menghadapi krisis yang beyond imagination," ujar Anies.
Ia pun mengakui dana TKD tersebut pelan-pelan harus dikembalikan ke ASN DKI Jakarta. "Jadi, bagi ASN yang belum menerima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu ABPD DKI nominalnya kembali, maka uang itu akan dikembalikan. Tapi, ingat lah uang itu dikembalikan karena uang itu semata-mata dipakai untuk menghidupi tetangga Anda karena terdampak oleh COVID-19," katanya lagi.
Baca Juga: Anies: Tiap Kritik Rakyat Seharusnya Dijawab Data, Bukan Dilaporkan Polisi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
