Dipimpin Menlu Retno Lagi, RI Fokus Diplomasi Ekonomi 5 Tahun ke Depan
IDN Times/Santi Dewi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tidak ada yang berubah dari posisi komandan di Kementerian Luar Negeri. Nahkodanya masih dipegang oleh Retno Lestari Priansari Marsudi. Bedanya, posisi Wakil Menlu tak lagi dijabat oleh AM Fachir. Kursi itu diisi oleh Mahendra Siregar yang sempat menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat.
Pada Selasa (29/10), merupakan kali pertama Retno menyampaikan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia hingga lima tahun ke depan. Namun, ia berpidato selama sekitar 30 menit tanpa didampingi Mahendra.
"Mohon maaf, Pak Wamenlu tidak dapat hadir karena harus kembali ke Washington DC untuk mengurus beberapa tugas di sana," kata mantan Dubes Indonesia untuk Kerajaan Belanda itu pada siang tadi.
Di dalam pidatonya, Retno menyampaikan selama lima tahun ke depan, ia tidak akan banyak membuat program baru. Melainkan ia melanjutkan program di periode pertama kepemimpinannya dan memperkuat kebijakan yang pernah ia keluarkan. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang tidak membolehkan menteri memiliki visi dan misi sendiri.
"Dalam rapat kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 lalu, Presiden menyampaikan bahwa hanya ada satu visi dan misi yaitu visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Para menteri diharapkan menjalankan visi dan misi sesuai dengan tupoksi masing-masing," tutur dia lagi.
Salah satu kebijakan yang hendak diperkuat yakni diplomasi ekonomi. Lalu, apa program diplomasi ekonomi yang disiapkan oleh tim Kemenlu?
1. Indonesia akan memperkuat pasar domestik dan terus membidik pasar non tradisional
(Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) Dokumentasi KemenluDi hadapan puluhan media, Retno menyebut kebijakan luar negeri Indonesia selama lima tahun ke depan dengan istilah "Prioritas 4+1". Prioritas pertama dari program tersebut yakni penguatan pasar domestik dan membuat terobosan untuk bisa terus menembus pasar non tradisional.
"Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Ini lah yang harus kita jadikan daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional," kata perempuan pertama yang menjadi Menlu di Indonesia itu.
Untuk bisa menjaga pasar domestik agar tetap kondusif, maka Indonesia, kata Retno perlu mewaspadai adanya produk-produk yang masuk ke Tanah Air secara ilegal atau disubsidi oleh pihak asing.
Sementara, Indonesia akan terus membidik pasar non tradisional yang dinilai bisa membawa masuk pundi-pundi rupiah ke Tanah Air. Beberapa kawasan yang dibidik yakni Amerika Latin, Asia Selatan dan Tengah, serta Timur Tengah dan Pasifik. Sebelumnya, menurut Retno, Indonesia sukses menembus pasar Afrika dengan menggelar Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue.
Editor’s picks
Baca Juga: Pesan Menlu Retno Marsudi bagi Millennials: Jangan Buat Hoaks
2. Indonesia akan mempercepat negosiasi perdagangan bebas
instagram.com/retno_marsudiSelain itu, Indonesia akan memperkuat akses pasar dengan cara mempercepat negosiasi perdagangan bebas di beberapa kawasan seperti CEPA (kawasan Australia), FTA dan PTA.
"Hal itu akan dipercepat dengan catatan akan bermanfaat bagi kepentingan nasional dan saling menguntungkan," ujarnya.
Namun, di saat bersamaan, Indonesia akan membuat perjanjian bilateral agar investasi pemerintah di luar negeri bisa diberlakukan secara adil.
"Indonesia juga akan memfokuskan pada sektor di mana Indonesia memiliki nilai tambah denga mengembangkan ekosistem dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri-industri pengolahan sumber daya alam," katanya lagi.
3. Indonesia akan fokus pada produk yang siap diekspor ke luar negeri
ANTARA FOTO/Nova WahyudiRetno juga menyebut pemerintah akan fokus mendorong produk Indonesia yang memiliki kualitas ekspor untuk dipasarkan. Salah satunya, memperkuat pemasaran produk kelapa sawit.
"Ini adalah hal yang fundamental karena menyangkut hajat kurang lebih 16 juta orang khususnya petani kecil dan keluarganya," kata dia.
Pemerintah Indonesia akan terus menolak berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan terhadap produk kelapa sawit. Sebab, hal itu bukan saja mengancam kepentingan nasional, namun juga mengancam terpenuhinya kebutuhan mayoritas populasi dunia akan minyak nabati yang memenuhi kriteria SDG's yakni berkelanjutan dan dapat membantu menguranti kemiskinan.
Baca Juga: Nilai Kelapa Sawit Terus Didiskriminasi, Luhut Ancam Boikot Produk UE
Berita Terkini Lainnya
