Fahri Hamzah: Makan Gratis ala Prabowo Bisa Jalan Asal APBN Tak Bocor

Apa bisa disebutkan secara spesifik 8 program utama yang bakal diwujudkan di hari-hari awal Pak Prabowo memimpin, apa saja?

Beliau memang menyebutkan ada 17 program, lalu ada 8 program cepat, dan 45 pakar. Jadi, 17-8-45. 

Yang 17 program itu ada banyak sekali, mulai dari swasembada pangan, reformasi politik, hingga pemberantasan kemiskinan. Sedangkan, yang 8 itu melanjutkan program-program kesejahteraan pada pemerintahan Pak Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), sembako. Itu dalam rangka mengadvokasi kesenjangan absolut. 

Lalu, membangun sekolah-sekolah bagi semua yang unggul supaya anak Indonesia punya kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang bermutu. Lalu, kita akan memisahkan antara di Kementerian Keuangan yang mengelola pengeluaran dan pemasukan, akan kami buat terpisah. Supaya jangan campur antara pemasukan dan pengeluaraan. 

Lalu, infrastruktur desa akan dikembangkan lebih jauh. Kemudian, soal makan siang dan susu, kesehatan. Adapula program peningkatan lahan untuk produksi pangan. Meningkatkan gaji guru dan ASN, kepala daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah program-program cepat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di mana negara melakukan pembenahan yang massif supaya perbaikan itu dilakukan secara massif. 

Apa aspirasi dari Partai Gelora yang diakomodir di dalam program tersebut?

Kebetulan kalau Gelora, gagasannya memang dalam rangka Indonesia mencapai super power baru. Maka, SDM harus memiliki tingkat kualitas paling tinggi. Karena tidak ada negara kuat kalau rakyatnya lemah. 

Maka, hampir semua investasi SDM yang disebutkan sudah nampak di sini. Saya kira itu yang akan kami kerjakan bersama-sama dengan Pak Prabowo. Bila Pak Prabowo menang, maka tingkat kesejahteraan rakyat akan kami naikan. Selain tentunya, kita harus memperkuat militer, penguasaan teknologi dan sektor lain yang diperkirakan bakal menjadi tulang punggung bagi tumbuhnya Indonesia sebagai kekuatan baru di dunia ini. 

Apakah pemerintah punya anggaran untuk membiayai makan siang dan susu gratis bagi semua siswa dari SD hingga SMA? Sebab untuk biaya penyediaan susu saja, butuh anggaran mencapai Rp44 triliun

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah ketika berbicara di program Gen Z Memilih. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Pertama, saya orang Sumbawa. Lahir di Pulau Sumbawa. Saya menempuh pendidikan SD-SMA di Sumbawa. Waktu saya kecil, ada dua sumber susu. Satu yang diberikan oleh pemerintah berupa susu bubuk yang diterima hingga di kampung saya. 

Kedua, sumber susu dari peternakan warga. Jadi, jangan dibayangkan bahwa susu itu akan didrop dari Jakarta. Tapi, ada juga hal-hal yang secara tradisional, masyarakat kita memelihara kambing, sapi dan seterusnya.

Praktik itu harus kembali digiatkan supaya perekonomian daerah tumbuh. Jangan dibayangkan ini Rp44 triliun untuk pengadaan susu impor. 

Kedua, kalau kita baca anggaran pendidikan, kan mandatory 20 persen dari APBN. Kalau APBN kita sekitar Rp3.000 triliun. Berarti 20 persen dari Rp3.000 triliun kan mencapai Rp600 triliun. Jadi, Rp600 triliun itu adalah mandatory yang diwajibkan oleh konstitusi yang kalau kita bisa alokasikan dengan baik bisa mendukung pendidikan kita, maka pendidikan gratis untuk semua warga bisa diselenggarakan. Itu termasuk fasilitasnya. 

Masalahnya, ada ketidak tepatan alokasi yang harus kita perbaiki, sehingga sasaran bagi penggunaan dana mandatory 20 persen dari APBN dibuat lebih tepat. Jadi, kalau kita lihat angka Rp600 triliun, saya kira sekedar untuk memberi makan dan susu bagi rakyat yang berbasis kepada lokal, anggarannya mencukupi. 

Toh, dari dulu juga semua makan siang dan minum susu, tapi belum merata. Termasuk yang akan dikembangkan adalah telur sebagai sumber protein. Seharusnya, anak Indonesia makan telur secara rutin.

Ini hal-hal yang sebenarnya negara jangan membiarkan ada fakta di mana masyarakat kita ada yang hebat, kaya, semuanya serba impor, ke luar negeri, tapi di sisi lain ada yang mengalami stunting. 

Apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga akan merangkul agenda perubahan dan perbaikan yang dititipkan oleh Partai Demokrat?

Pada dasarnya setiap kebijakan, termasuk oleh rezim yang sama, misalnya Pak Jokowi pada periode pertama dan Pak Jokowi di periode kedua, Pak SBY pada periode pertama dan Pak SBY di periode kedua, pasti mengandung anasir perubahan dan keberlanjutan. Itu selalu ada kedua-duanya. 

Cuma, kontroversi perubahan karena menggunakan kata antitesis. Kalau pake kata antitesis, ceritanya lain lagi. Kebetulan sekarang, istilah antitesis sudah ada kandidat yang didukung oleh dua partai yang masih ada di dalam pemerintahan. Mau ngomong antitesis juga susah sebenarnya. 

Sehingga, kami di kubu Pak Prabowo mengatakan banyak hal baik yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi, itu tidak boleh dibiarkan mangkrak. Karena selain harganya mahal, (kebijakan) itu baik.

Bukan karena kita gak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi lalu ratusan triliun yang sudah diinvestasikan itu hangus. Padahal, itu uang rakyat. Itu saya kira yang dianjurkan dan disarankan oleh Pak Prabowo. 

Jadi, dalam kerangka itu lah Partai Demokrat bertemu dengan jodoh yang sebenarnya. Yang gak akan membohongi dia, mau jujur dan terbuka mengatakan ini masalah kita bersama dan begini lah cara kami menghadapinya. 

Saya kira Pak SBY sebagai seseorang yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun adalah figur yang moderat dan memaknai makna perubahan dan keberlanjutan dalam semua hal. Saya kira Pak Prabowo sama dengan Pak SBY dalam hal ini. 

Baca Juga: Demokrat Titip ke Prabowo untuk Usung Agenda Perubahan dan Perbaikan

Artinya, Partai Demokrat tak mempermasalahkan untuk melanjutkan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) saat bergabung ke KIM?

Enggak lah (tetap dilanjutkan). Pak Anies Baswedan sudah mengatakan berkali-kali karena sudah menjadi undang-undang, maka dia akan melaksanakan. Dia sudah bilang kok.

Cuma kan dia tidak berani mengatakan secara tegas karena takut kelompok yang paling keras di sekitar Beliau menjadi kecewa. Itu persoalan mereka. Kita ini jangan melihat IKN sebagai sesuatu yang sifatnya hanya proyek fisik.

IKN perlu dilihat sebagai momentum bagi bangsa kita untuk melangkah dari satu tangga ke tangga lainnya. Satu tahap ke tahap lainnya. Saya kira itu lah cara pandang yang benar mengenai IKN. 

Apakah Prabowo memiliki program untuk mengatasi biaya pendidikan yang semakin mahal?

Saya kira generasi millennial dan gen Z ini, di antara yang paling penting di benak mereka, bagaimana mereka mendapatkan kepastian serta kejelasan bagi masa depannya. Karena apapun, dunia sekarang ini adalah dunia yang dinamis dan perubahannya sangat dahsyat. 

Kalau kita tidak melihat ada kejelasan di depan, itu yang menciptakan kegalauan dan keresahan yang massif. Oleh sebab itu, Pak Prabowo justru berangkat dari tema kejelasan ini karena kalau ditanya kita punya uang gak untuk membiayai seperti tadi?

Ya, justru karena kita mengidentifikasi uangnya banyak, artinya, uang yang bersumber dari APBN dan non APBN banyak sekali, karena Indonesia adalah negara kaya. Indonesia adalah negara-negara yang merdeka yang bersamaan dengan kita sudah memiliki pendapatan per kapita jauh lebih besar. Mulai dari Malaysia, Vietnam, China. 

Kenapa kita yang merdeka bersamaan dengan mereka, pendapatan per kapita masih 5.000 dollar Amerika Serikat? Itu pun masih lumayan lah. Di ASEAN, Indonesia ada di posisi pertengahan. Di atas kita ada Singapura dengan pendapatan per kapita sangat tinggi, Malaysia, Thailand dan Vietnam. 

Lalu, cara untuk mendapatkan biaya dari APBN itu gimana? Ya, kita harus mengamankan dulu (anggarannya). Prabowo dulu menggunakan terminologi yang sangat vulgar yaitu Beliau bilang banyak yang bocor. Ya, itu betul. 

Terminologi bocor itu kalau diubah jadi teori memang relevan. Kebocoran itu dari korupsi, lalu pengelolaan SDA yang tidak bertanggung jawab. Itu yang tadi disebutkan oleh teman-teman mahasiswa sebagai hilirisasi. 

Hilirisasi itu sebenarnya tangga bagi industrialisasi. Kita tidak bisa terus menerus menjadi bangsan konsumtif. Bila itu terus terjadi, maka akan terus didikte orang. 

Dengan sumber daya yang begini besar, kita harus katakan 'enough is enough!' Kita harus katakan ke seluruh dunia, kami gak mau lagi jadi konsumen. Kami mau jadi produsen. 

Jadi, kalau negara-negara maju itu punya teknologi yang katanya hebat-hebat itu ya sudah datang ke sini aja. Di sini ada bahan bakunya. Sehingga, hasilnya bagi kita akan berlipat-lipat. 

Nah, ini kah banyak contoh di dunia, negara industri baru paska Eropa, Jepang, Korea Selatan dan sekarang China. Tapi, sekarang ada yang melawan, seperti China. Rusia dan Turki independen lah dari proses didikte. 

Oleh sebab itu, tangga kemandirian ekonomi paling penting. Misalnya kita mau mendesain gratis biaya kuliah, itu tidak bisa bila Indonesia mengintegrasikan kepada kapitalisme global. Karena subsidi saja mereka tidak setuju. 

Mereka menganggap pembiayaan oleh negara sebagai bentuk pemberontakan mekanisme pasar global. Kita gak mau! Kita mau menggratiskan makanan, kuliah, sekolah dan sebagainya, ya harus mandiri dulu.

Kemandirian itu yang sekarang sedang dikejar dan itu sasaran utama dari Pak Prabowo. Jadi, kita bangun kemandirian dan kita berikan fasilitas yang baik bagi rakyat kita. 

Saya juga ingin menyentuh biaya politik. Memang harus dilawan. Bahaya betul bila pasar yang membiayai politik seperti kita ini. Sekarang, kan yang membiayai politik itu pasar. 

Yang memiliki banyak duit itu yang terkenal, yang bisa membagikan banyak sembako, bisa bagi atribut. Sedangkan, yang punya otak dan kemampuan, justru tidak dipakai. Ini yang berbahaya. 

Bagaimana Anda melihat putra bungsu presiden yang langsung ditunjuk jadi ketua umum PSI?

Kaesang Pangarep ketika resmi ditunjuk jadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin, 25 September 2023. (www.instagram.com/@psi_id)

Pertama, begini, sistem politik di Indonesia ini memang kacau. Belum ada keteraturan. Bukan hanya PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang tidak ada kaderisasi. Semua parpol tidak ada kaderisasi.

Partai mana yang artisnya paling banyak? Itu kan tidak ada kaderisasinya. Mereka mengajak artis. 

Semua partai yang memakai artis itu adalah partai yang besar-besar yang mengaku punya sistem kaderisasi. Omong kosong itu! Gak ada itu kaderisasinya. Mereka semua ngambil dari pasar saja. 

Apalagi sekarang kan ngambil yang populer. Ngambil yang sudah dikenal. Kontennya tidak ada. Ideologinya gak ada. Itu satu hal. 

Jadi, gak bisa disalahkan juga kalau PSI kemudian mungut-mungut di pinggir jalan begitu. Apalagi, bila itu berkaitan ke peristiwa politik yang ada di tingkat elite. 

Peristiwa di PSI itu adalah peristiwa elite. Tidak bisa kita tiba-tiba bilang 'harus kaderisasi'; dulu, gak ada! Semua partai juga begitu. 

Mohon maaf saya, Anies Baswedan, karier politiknya apa, tiba-tiba jadi bakal capres. Gak ada! Ganjar Pranowo di PDIP beberapa bulan lalu dimaki-maki karena dianggap kader yang tidak level, gak ada kerjanya, tapi karena surveinya paling tinggi, dipakai juga (jadi bacapres). 

Jadi, sudah lah! Gak usah dihubung-hubungkan lagi. Karena sistemnya kacau. Makanya, Pak Prabowo mengatakan kita harus memperbaiki sistem ini.

Demokrasi kita harus ada prosedurnya. Parpol harus menghormati prosedur. Karier-karier di parpol harus dibuat profesional. Itu adalah tema dari memperbaiki sistem politik yang harus punya efek ke sistem pemerintahan dan tata negara kita. 

Baca Juga: Sah! Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum PSI

Apakah internal KIM ikut membahas soal putusan MK terkait uji materi batas minimum usia cawapres yang segera diketok?

Pertama, kami punya kriteria umum di koalisi bahwa paling tidak ada dua syarat dari pemimpin yang akan datang yang mendampingi Pak Prabowo. Pertama, syarat rekonsiliatif. Maksudnya, dia adalah seseorang yang menjadi simbol adanya koalisi atau rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok besar di negara ini. 

Biasanya itu menyimbolkan orang atau kalangan tertentu yang merupakan satu syarat bahwa kehadiran dwi tunggal adalah rekonsiliasi nasional. Kedua, adanya syarat legacy bahwa seorang pemimpin yang akan hadir itu mengindikasikan adanya ikhtiar keberlanjutan. Bahwa pemerintahan Pak Prabowo akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan penting yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. 

Maka, pada syarat legacy ini ada konten keahlian. Kemampuan untuk bersama-sama dengan Pak Prabowo melanjutkan hal-hal baik yang sudah dimulai Pak Jokowi. 

Soal orangnya, saya kira semua akan menjadi keputusan politik yang baru akan diambil orang-orang pada umumnya pada 19 Oktober 2023. Saya kira ini yang penting. '

Karena apapun, satu pemerintahan yang kuat bila didukung secara rekonsiliatif oleh banyak kekuatan dan dia mampu melanjutkan yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. 

Partai Gelora tidak keberatan bila Prabowo berpasangan dengan Gibran di pemilu 2024?

Sebanyak 15 kelompok relawan pendukung Joko "Jokowi" Widodo dan Gibran Rakabuming hadir mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra dan bakal calon presiden Prabowo Subianto sebagai presiden (dok Humas Prabowo)

Kami di awal bahkan menginginkan agar koalisi besar yang dirancang oleh Presiden Jokowi termasuk di dalamnya adalah PDIP. Bahkan, secara eksplisit saya sendiri mengatakan bahwa paling ideal, Mba Puan yang menjadi wakil dari Pak Prabowo. 

Mba Puan cucu biologis dari Bung Karno, yang mana bila dia jadi wakil, laki-laki-perempuan, itu akan ideal sekali. Kalau Mba Puan selaku anak presiden tidak bisa ya mungkin ada yang lain. Jadi, tokoh-tokohnya banyak sekali yang penting dia merupakan lambang dari rekonsiliasi dan legacy dari pemerintahan yang ada saat ini. 

Baca Juga: Kaesang Jadi Ketum, Pengamat: PSI Partai Anak Muda yang Bapakisme