IPK RI Jeblok, Jokowi Minta Aparat Tak Tebang Pilih Kasus Korupsi
Presiden Joko “Jokowi” Widodo (dok. YouTube Info BMKG).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan kembali bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurut Jokowi, upaya pemberantasan rasuah tidak hanya dalam bentuk pencegahan tetapi juga penindakan.
Upaya pencegahan, kata Jokowi, dilakukan dengan terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengurusan perizinan secara daring, pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog serta Online Single Submission (OSS).
Sementara, untuk penindakan, ujar Jokowi, pemerintah bakal terus melakukan pengejaran terhadap obligor yang masih mengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan aset-aset mereka.
"Aset-aset obligor yang tidak kooperatif akan tetap disita oleh aparat penegak hukum," ujar Jokowi ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (7/2/2023).
Hal tersebut disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menanggapi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022. Berdasarkan data dari Transparency International Indonesia (TII), skor IPK Indonesia anjlok ke angka 34. Padahal, pada 2021 lalu, skor IPK Indonesia adalah 38.
Terkait skor IPK Indonesia yang anjlok, Jokowi menyebut, temuan survei TII akan dijadikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri.
Lalu, apa langkah pemerintah untuk mendongkrak kembali skor IPK Indonesia?
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Pukat UGM: Korupsi Politik Naik
1. Jokowi dorong agar DPR segera sahkan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kata Jokowi, yakni kembali mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana bisa segera diundangkan. Selain itu, ia juga meminta agar RUU mengenai pembatasan transaksi uang kartal bisa dimulai pembahasannya di parlemen.
Sementara, berdasarkan keterangan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebut RUU Perampasan Aset sudah masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2023. Menurut Ivan, RUU itu menjadi usulan pemerintah.
RUU itu sudah dinanti oleh publik sejak 2012 lalu. Namun tak kunjung dibahas oleh parlemen. Menurut sejumlah pihak, RUU tersebut akan lebih efektif dalam menjerat aset-aset koruptor.
"Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal bisa segera dimulai pembahasannya," ungkap Jokowi.
DPR sendiri sudah pernah menolak untuk membahas RUU pembatasan transaksi uang kartal. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, anggota parlemen keberatan bila RUU itu disahkan menjadi undang-undang.
Editor’s picks
"Karena mereka katakan dengan terus terang kalau politik tidak bawa uang, tidak bisa katanya," kata Mahfud pada Oktober 2022 lalu.
Baca Juga: Jokowi Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
2. Indonesia tetap sepakat bahwa pemberantasan korupsi jadi agenda prioritas di G20
Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan pandangannya saat pembukaan KTT G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). (ANTARA FOTO/MEDIA CENTER G20 INDONESIA/Prasetyo Utomo)Jokowi menyebut bahwa pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas bagi Indonesia dan negara anggota G20 lainnya. Sebab, kata dia, hal itu sudah menjadi prioritas yang dibahas dalam puncak KTT pada Oktober 2022 lalu di Bali.
"Agenda pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan," ungkap Jokowi.
Di akhir pidatonya, Jokowi kembali menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah
3. Indonesia jadi negara terkorup ke-5 di kawasan Asia Tenggara
Peringkat IPK Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. (Dokumen TII)Bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat menjadi negara kelima paling korup. Di bawah Indonesia ada Filipina dengan skor 33, Laos yang memiliki skor 31, Kamboja dengan skor 24, dan Myanmar yang meraih skor 23.
Di sisi lain, sama seperti 2021, negara yang memiliki tingkat korupsi paling minim di ASEAN adalah Singapura. Namun, skor Negeri Singa mengalami penurunan dari semula 85 menjadi 83.
"Ini menjadi kado bagi Indonesia karena tahun ini kita menjadi host bagi pertemuan tingkat tinggi ASEAN," ujar Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko ketika memaparkan hasil survei pada 31 Januari 2023 lalu.
Ia juga menjelaskan penurunan skor bagi Singapura terjadi lantaran data WEF executive opinion untuk Negara Singa dan Brunei Darussalam dihapus. Brunei tidak masuk ke dalam daftar itu, kata Wawan, karena pada 2022 data yang tersedia hanya tiga indikator.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi RI Tahun 2022 Anjlok 4 Poin di Angka 34
Topik:
Berita Terkini Lainnya
