Jokowi Pantau Parpol Lewat Intelijen, PKS: Kita Juga Tahu soal Itu

2. Data intelijen yang diduga dipegang presiden menyangkut kasus ketua umum parpol

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, data intelijen yang dipegang presiden menyangkut keamanan negara. Sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2011 Pasal 5 tentang intelijen negara, konteksnya intelijen negara diarahkan untuk melakukan identifikasi, analisa, penilaian hingga penyajian data intelijen yang diarahkan untuk memberikan konteks assesment ancaman keamanan negara. Ia menggarisbawahi parpol bukanlah ancaman negara. 

"Sebab, parpol adalah instrumen demokrasi yang sah dan konstitusional. Oleh karena itu, ini menjadi pertanyaan besar apa yang dimaksud dengan presiden terkait data dan informasi itu. Jangan-jangan, tentu banyak pihak yang juga khawatir, apakah misalnya yang dimaksud oleh presiden dianggap menjadi sebuah ancaman sekaligus peringatan secara politik, kepada pihak yang berada di luar kontrol dari seorang presiden," ujar Umam kepada media di Jakarta, Minggu malam (17/9/2023). 

Umam mengatakan pernyataan Jokowi di ruang publik itu tentu bakal menimbulkan tanda tanya, bagaimana kekuasaan tersebut bakal digunakan. Dia juga mempertanyakan apakah data intelijen yang dikantongi Jokowi termasuk sejumlah kasus yang disebut menyandera elite parpol. 

"Sehingga itu bisa menjadi alat baku atur dalam konteks mengatur koalisi politik saat ini. Seolah-olah, misalnya, sejumlah parpol kehilangan kedaulatannya. Ketika ingin mendukung A, B, C, seolah-olah ada kekuatan instrumen penegak hukum misalnya, yang memberikan dukungan, peringatan dengan pemanggilan dan sebagainya. Tapi pasca-itu justru muncul negosiasi politik," tutur dia.

Seandainya betul itu yang terjadi, kata Umam, maka kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil tentang cawe-cawe Jokowi berbasis data rahasia, menjadi sesuatu yang valid. "Itu bisa disebut sebagai abuse of power," ujarnya. 

3. Koalisi Masyarakat Sipil desak DPR agar panggil Presiden Jokowi dan lembaga intelijen

Presiden Jokowi resmikan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Kamis (6/7/2023) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Jokowi di hadapan relawan itu sudah menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara. Tujuannya, untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi agenda politiknya. 

"Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan berdemokrasi dan HAM di Indonesia," kata koalisi dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 September 2023. 

Persoalan tersebut, kata Koalisi Masyarakat Sipil, merupakan bentuk penyalahgunaan untuk tujuan politik presiden, bukan tujuan politik negara. 

"Sebab, pada hakikatnya lembaga intelijen dibentuk untuk dan demi kepentingan keamanan nasional dalam meraih tujuan politik negara dan bukan untuk meraih tujuan politik presiden," tutur mereka. 

Karena ada dugaan penyalahgunaan yang dilakukan Jokowi, maka Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR agar segera memanggil presiden dan lembaga intelijen terkait, untuk memberikan penjelasan soal pernyataannya di ruang publik itu.

"Presiden harus menjelaskan masalah ini kepada publik secara terang benderang," tutur mereka.

Sebelumnya, dalam pengarahan relawan Seknas Jokowi, mantan Wali Kota Solo itu sempat menyinggung bila ia tahu kondisi dan situasi internal parpol di Indonesia. 

"Saya tahu dalamnya partai-partai seperti apa (kondisinya). Mereka pengen menuju ke mana, saya tahu. Informasi yang saya terima komplit. Informasi intelijen ada di saya. Mulai dari BIN (Badan Intelijen Negara), Polri, hingga BAIS TNI, saya punya semua. Begitu juga dengan informasi dari luar itu, baik menyangkut angka, data, survei, semuanya ada," ungkap Jokowi di hadapan relawannya.

Menurut Jokowi, informasi intelijen itu hanya ditujukan bagi dirinya. "Data-data itu disampaikan langsung ke saya," tutur dia. 

Baca Juga: Pakai Intelijen untuk Pantau Parpol, Jokowi Dituding Abuse of Power