Komisi IX: Pemerintah Cepat Tarik Rem Darurat Agar RI Tak Mirip India
Anggota komisi IX dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris (www.instagram.com/@charleshonoris)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak pemerintah pusat untuk kembali menarik rem darurat usai terjadi lonjakan kasus COVID-19. Lonjakan kasus harian terjadi usai libur Idul Fitri 2021.
Pada Lebaran Mei lalu, sebanyak 1,5 juta orang tetap kembali ke kampung halaman meski sudah dilarang. Usai Lebaran, kenaikan kasus COVID-19signifikan dan sorotan dimulai di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Bupati Kudus Hartopo mengakui, peningkatan kasus harian COVID-19 mencapai 30 kali lipat. Sementara, data yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 pada pekan lalu, jumlah kematian di Kudus sudah mencapai 659 orang.
Namun, lonjakan kasus juga terjadi di ibu kota. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, dalam kurun waktu 10 hari terakhir peningkatan kasus harian COVID-19 meroket hingga 302 persen.
"Di mana pada 1 Juni lalu, kasus hariannya hanya 519 dan di tanggal 10 Juni kemarin, kasus hariannya mencapai 2.091 kasus," ungkap Wiku ketika memberikan keterangan pers pada 11 Juni 2021 lalu dan disiarkan melalui saluran YouTube.
Menurut Charles, ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk kembali menarik rem darurat. Penarikan rem bisa berupa pembatasan sosial atau kebijakan lainnya.
"Yang jelas dengan kondisi penularan seperti ini, kita tidak bisa membiarkan masyarakat berkegiatan tanpa batas," ungkap Charles ketika dihubungi IDN Times, Senin (14/6/2021).
Apakah langkah itu akan efektif mencegah melonjaknya COVID-19 di Tanah Air? Apa strategi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatasi lonjakan kasus corona ini?
1. Anggota Komisi IX usulkan ada pembatasan pergerakan masyarakat berskala nasional
ANTARA FOTO/Abriawan AbheMenurut Charles, kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro sudah tak lagi efektif. Ia mengusulkan harus ada pembatasan yang lebih tegas yang mengatur pergerakan manusia di tingkat nasional.
"Peningkatan BOR (Bed Occupancy Rate) dan peningkatan penularan terjadi bukan saja terjadi di satu atau dua kabupaten di satu provinsi saja, tetapi sudah merata di seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa kota juga sudah mengerikan angka BOR-nya," kata Charles.
Ia memberikan contoh di Kota Semarang, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit sudah mencapai 90 persen. Angka yang tidak berbeda jauh juga terlihat di Bandung.
"Jadi, kalau kita kebetulan tinggal di sana dan sakit, maka hampir dipastikan, kita tidak akan memperoleh perawatan yang memadai," tutur dia.
"Ini situasi yang sudah sangat mengerikan, menurut saya," ujarnya lagi.
Charles pun memperkirakan kondisi kenaikan kasus COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 jauh lebih parah dibandingkan di awal 2021. Salah satu penyebabnya, mutasi baru COVID-19 sudah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, varian corona B.1.617.2 atau Delta yang muncul di India sudah ditemukan di Kudus. Jumlahnya sejauh ini mencapai 28 kasus.
Editor’s picks
"Faktor kedua, mengapa kasus kembali naik karena kebijakan pembatasan pergerakannya gak jelas. Kondisi di Jakarta saja, kalau diperhatikan masyarakat sudah merasa seolah-olah pandemik sudah tak ada lagi," katanya.
Baca Juga: Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Naik 302 Persen dalam 10 Hari Terakhir
2. Menko Perekonomian perpanjang PPKM mikro dari 15 - 28 Juni 2021
Ilustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)Sementara, meski kebijakan PPKM mikro dianggap tidak efektif, ternyata oleh pemerintah aturan tersebut kembali diperpanjang. Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan tersebut diambil lantaran melihat tren kasus COVID-19 yang kembali melonjak.
"PPKM mikro akan diperpanjang untuk tanggal 15 hingga 28 Juni 2021 dan di dalam pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat harus mempertimbangkan zonasi risiko wilayah di daerah masing-masing," kata Airlangga yang dikutip dari kantor berita ANTARA pada Minggu kemarin.
Pemerintah, kata Airlangga, juga akan mempercepat pelaksanaan Genome-Sequencing untuk melacak Genome (rangkaian DNA/RNA). Terutama yang terkait dengan potensi penularan virus corona varian baru.
Pemerintah juga akan mendorong percepatan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 di klaster kesehatan, terutama yang terkait dengan program diagnostik (testing dan tracing) yang anggarannya ada di pemda masing-masing.
Di sisi lain, Charles justru khawatir bila pemerintah pusat tidak segera menarik rem darurat, maka lonjakan penularan semakin tak terkendali. Ia khawatir kondisi yang menimpa India bisa terjadi di Indonesia.
"Kondisi kita sekarang tengah berkejar-kejaran antara vaksinasi dan laju penularan (COVID-19). Saya berharap semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi dalam vaksinasi agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemik dan masa-masa sulit ini," tutur dia.
3. Menkes Budi beri peringatan kepada nakes bahwa lonjakan COVID-19 terus terjadi hingga Juli
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok. Humas KPK)Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mewanti-wanti tenaga kesehatan dan warga, bahwa lonjakan kasus COVID-19 akan terjadi hingga awal Juli 2021. Hal tersebut berdasarkan pola data COVID-19, di mana kenaikan terjadi pada 5-7 minggu usai Idul Fitri.
"Jadi, perkiraan kita masih akan melihat adanya kenaikan kasus ini sampai akhir bulan ini (Juni) atau awal bulan depan (Juli)," ujar Budi usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Negara pada 7 Juni 2021 lalu.
Lonjakan COVID-19 setelah Idul Fitri terlihat di sejumlah daerah seperti Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Beberapa langkah meredam kasus COVID-19 dilakukan, bahkan menyiapkan skenario terburuk bila semua pasien COVID-19 harus masuk rumah sakit.
"Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa kita sudah memersiapkan 72.000 tempat tidur isolasi," tuturnya lagi.
Baca Juga: Ada 329 Pasien Baru di Wisma Atlet dalam Waktu 24 Jam!
Berita Terkini Lainnya
