Comscore Tracker

KPK Temukan Konflik Kepentingan di Program Kartu Prakerja

Kartu prakerja juga berpotensi rugikan keuangan negara

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya konflik kepentingan di dalam program kartu prakerja yang merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk menangani pandemik COVID-19. Lima dari delapan platform digital memiliki konflik kepentingan dengan lembaga pelatihan. Konflik tersebut mulai dari kesamaan pemilik hingga badan usaha. 

"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata ketika memberikan keterangan pers pada Kamis (18/6) di gedung Merah Putih. 

Sementara, Deputi Pencegahan komisi antirasuah, Pahala Nainggolan yang turut hadir di acara jumpa pers itu menjelaskan konflik kepentingan bisa terjadi karena beberapa platform digital terafiliasi dengan Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP). Sedangkan, mekanisme yang berlaku yakni LPP mengajukan program ke platform. Platform digital yang akan mengkurasi bersama dengan Project Management Office. 

"Tapi, platform dengan LPP masih terafiliasi karena satu perusahaan. Misalnya platformnya Skill Academy, Pintaria, Pijar Mahir. LPP nya juga Ruangguru, Haruka Edu, Sekolahmu, Mau Belajar Apa, Pijar Mahir. 250 (pelatihan) itu diusulkan ke platform kalau dia terafiliasi atau satu PT, kan ada PT nya, PT Ruang Raya Indonesia yang punya Ruangguru, ya sudah pasti oke. Kita bilang kurasi model begini lemah, karena pengusul (program) dengan platformnya sama," tutur Pahala kemarin.

Program kartu prakerja ini merupakan realisasi dari janji Jokowi ketika berkampanye dulu. Namun, konsepnya berubah menjadi semi bansos ketika Indonesia dilanda pandemik COVID-19. Menurut informasi, sudah ada 680.265 peserta yang mendaftar pada gelombang I - III. 

Lalu, apa saja lima platform digital yang dianggap memiliki konflik kepentingan itu? 

1. Ruangguru disebut sebagai salah satu platform yang memiliki konflik kepentingan

KPK Temukan Konflik Kepentingan di Program Kartu Prakerja(Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan) ANTARA FOTO/M/ Risyal Hidayat

Di dalam konferensi pers pada Kamis kemarin, Pahala turut membeberkan platform apa saja yang memiliki konflik kepentingan dengan LPP. Berikut lima perusahaan yang berafiliasi dan mempunya konflik kepentingan dengan platform digital:

  1. Ruangguru (117 pelatihan yang diadakan Skill Academy)
  2. Pintaria (60 pelatihan diusulkan HarukaEdu)
  3. Sekolahmu (25 pelatihan diusulkan LPP Sekolahmu)
  4. Mau Belajar Apa (28 pelatihan diusulkan Mau Belajar Apa dari PT Avodah Royal Mulia)
  5. Pijar Mahir (11 pelatihan yang diusulkan Pijar Mahir)

Hal lain yang disoroti oleh komisi antirasuah yakni platform digital ditunjuk sebagai mitra resmi pemerintah dalam program kartu prakerja dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada (9/3) lalu. 

"Padahal, ketika itu manajemen pelaksana belum dibentuk. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 35 dan pasal 47 dalam Permenko nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan kerja sama dengan platform digital dilaksanakan oleh manajemen pelaksana," tutur Pahala lagi. 

Baca Juga: KPK Sarankan Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 4 Ditunda, Kenapa?

2. KPK menilai metode pelaksanaan program kartu pra kerja berpotensi merugikan keuangan negara

KPK Temukan Konflik Kepentingan di Program Kartu Prakerjaidn media

Permasalahan penting lainnya yang disoroti oleh KPK yakni adanya potensi kerugian keuangan negara yang telah berjalan dari tiga gelombang pendaftaran. Hal itu disebabkan dari adanya metode pelaksanaan pelatihan yang berpotensi fiktif dan tidak efektif. 

Pahala mengatakan hanya 55 persen konten pelatihan saja yang layak untuk dilaksanakan secara daring. Sisanya, harus dilakukan secara offline atau metodenya dikombinasikan. 

"Lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih," kata Pahala. 

Selain itu, peserta juga bisa memperoleh insentif walau belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang dibeli. "Ini membuat negara tetap membayar pelatihan, tapi sesungguhnya pelatihan itu tidak diikuti peserta," ujarnya lagi. 

Usai mengikuti seluruh pelatihan, peserta dijanjikan akan memperoleh insentif senilai Rp600 ribu. 

3. Banyak materi pelatihan yang sudah tersedia di internet dan bisa diakses secara gratis

KPK Temukan Konflik Kepentingan di Program Kartu PrakerjaScreenshot situs prakerja.go.id. (IDN Times/Irma yudistirani)

Sementara, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menilai konten pelatihan yang disediakan oleh program kartu prakerja juga bermasalah. Dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam program kartu prakerja, hanya 457 pelatihan (24 persen) yang memenuhi syarat. 

"Selanjutnya dari 457 pelatihan, hanya 55 persen kontennya yang dapat diberikan lewat daring. Dari 327 sampel pelatihan, ditemukan 89 persen dari sampel pelatihan itu tersedia secara gratis di internet," kata Alex. 

Oleh sebab itu, KPK memberikan masukan agar ke depan manajemen pelaksana harus menyusun kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis dan melibatkan ahli yang kompeten. Selain itu, Alex melanjutkan, manajemen pelaksana harus memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia secara gratis di internet. 

4. KPK sarankan agar pendaftaran gelombang ke-IV kartu prakerja dihentikan sementara

KPK Temukan Konflik Kepentingan di Program Kartu Prakerja(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Melihat begitu banyaknya sengkarut permasalahan di dalam program kartu prakerja, maka KPK telah menyarankan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian selaku pelaksana untuk menghentikan sementara pendaftaran peserta di gelombang ke-4. Menurut Alex, sebelum mereka menyampaikan rekomendasi ini ke publik, KPK sudah memaparkan temuan mereka di hadapan tim Kemenko Perekonomian pada (28/5) lalu. Di momen yang sama, pendaftaran peserta gelombang ke-IV yang seharusnya dimulai justru belum menunjukkan tanda-tanda apapun. 

"Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana, harus melaksanakan rekomendasi perbaikan KPK sebelum program dilanjutkan," tutur mantan hakim ad-hoc itu. 

Selanjutnya, Alex melanjutkan, program tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPK, program kartu prakerja memiliki anggaran Rp20 triliun dengan target 5,6 juta orang yang ikut. 

Pemerintah memberikan insentif berupa uang tunai usai mengikuti pelatihan yakni Rp2,4 juta per orang. Sementara, bantuan untuk pelatihan senilai Rp1 juta dan insentif untuk mengisi survei senilai Rp150 ribu. 

Baca Juga: Cara Mudah Daftar Kartu Prakerja di Situs Prakerja.go.id

Topic:

  • Santi Dewi

Berita Terkini Lainnya