KPK Temukan Uang Ratusan Juta Rupiah dari OTT Labuhanbatu
Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gak sampai satu minggu dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi serupa di Jakarta dan Labuhanbatu, Sumatera Utara. Kali ini yang terjaring operasi senyap adalah Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap pada Selasa sore (17/7).
Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Ia mengatakan ada lima orang yang dijaring dari OTT hari ini. Dua orang ditangkap di Jakarta, sedangkan tiga orang lainnya ditangkap di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Lalu, terkait kasus apakah operasi senyap kali ini?
1. Bupati Pangonal ditangkap terkait proyek di dinas PUPR
IDN Times/Sukma ShaktiJuru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Pangonal diamankan karena diduga menerima uang suap terkait proyek di dinas PUPR.
"Kami duga uang tersebut diberikan untuk proyek dinas PUPR setempat. Ada penyelenggara negara dan swasta yang kami amankan," kata Febri di gedung KPK malam ini.
Pangonal diamankan ketika tengah berada di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang sore tadi. Satu orang lain yang diamankan di Jakarta adalah ajudannya. Sedangkan, tiga orang lainnya merupakan pihak swasta yang dijaring di Labuhanbatu.
Febri mengaku belum bisa memberikan informasi lebih detail karena tim penyidik masih berada di lapangan.
Baca juga: KPK Kembali Jaring Anggota DPR Melalui OTT
2. KPK amankan uang senilai ratusan juta
ANTARA FOTO/Aprilio AkbarDi dalam OTT kali ini, lembaga anti rasuah berhasil menyita barang bukti berupa uang senilai ratusan juta. Bahkan, sebelumnya sudah ada proses pengambilan atau penarikan uang.
"Kemudian baru terjadi transaksi ke sana," kata Febri.
Saat ini, Bupati Pangonal sudah berada di ruang pemeriksaan di gedung KPK. Sementara, tiga orang lainnya diperiksa di Polres setempat. Mereka baru diterbangkan ke Jakarta pada esok hari.
3. Tidak ada penolakan saat kepala daerah ditangkap penyidik KPK
IDN Times/Sukma ShaktiFebri menjelaskan saat proses OTT digelar, sama sekali gak ada penolakan dari pihak bupati.
"Semua berjalan dengan baik prosesnya baik yang di Jakarta atau di Labuhanbatu," kata dia.
Lembaga anti rasuah memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari lima orang tersebut.
Baca juga: Jokowi Merasa Sedih Setiap Minggu Ada Kepala Daerah Kena OTT KPK
Topik:
Berita Terkini Lainnya
