Jokowi Merasa Sedih Setiap Minggu Ada Kepala Daerah Kena OTT KPK
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku sedih karena banyak kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara-gara tersangkut kasus rasuah. Dari data yang dirilis oleh lembaga anti rasuah, hingga pertengahan tahun 2018 sudah ada 13 kepala daerah yang ditangkap. Dua yang terakhir adalah Bupati Bener Meriah, Ahmadi dan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf.
"Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang, tengah malam tahu-tahu dapat berita, pagi dapat berita," ujar Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia di BSD pada Jumat, (6/7).
Sementara, para kepala daerah sudah mengungkapkan kekhawatiran saat bertemu Jokowi di Istana Bogor pada pekan ini. Mereka mengaku khawatir akan ditangkap oleh lembaga anti rasuah sedikit saja berbuat kesalahan.
Lalu, apa respons Jokowi menanggapi pernyataan itu?
1. Jokowi mengingatkan agar kepala daerah gak korupsi
www.twitter.com/@jokowiMenjawab curhat para kepala daerah itu, mantan Gubernur DKI itu mengingatkan agar para kepala daerah gak berbuat korupsi. Ia pun merasa kecewa karena masih saja ada kepala daerah yang berbuat korup, padahal sudah bolak-balik diingatkan.
"Ya, saya sampaikan hati-hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati-hati," ujar Jokowi pagi ini seperti dikutip kantor berita Antara.
2. Jokowi tengah menyiapkan Perpres untuk mengurangi tindakan korupsi
IDN Times/Sukma ShaktiEditor’s picks
Sebelumnya, pada tahun 2017, Jokowi mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Pencegahan Korupsi. Melalui perpres itu, pemerintah ingin memperkuat sistem pencegahan korupsi pada lima sektor. Perpres itu merupakan hasil revisi dari aturan serupa nomor 55 tahun 2012 mengenai Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Rencana aksi itu sedang digodok bersama-sama oleh KPK, Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemen PAN-RB dan Kemendagri.
Tapi, ini masih dalam proses legislasi dalam tanda kutip ya. Mungkin tidak akan lama lagi keluar. Tunggu saja," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki di kantornya pada Mei lalu.
Perpres yang diteken tahun 2012 dianggap kurang efektif dalam melaksanakan kerja pencegahan korupsi.
3. Kepala daerah yang tertangkap KPK mengurangi kepercayaan publik
IDN Times/Sukma ShaktiSebelumnya di tempat yang sama, Ketua Umum APKASI, Mardani H Mamingsa mengaku dulu ia sempat merasa bangga terpilih menjadi bupati termuda. Tetapi, rasa bangga itu terkikis dengan banyaknya kepala daerah yang digelandang KPK dalam operasi senyap.
Ia mengaku hampir setiap hari mendengar dan menyaksikan berita bahwa bupati serta kepala daerah ditangkap karena tersangkut permasalahan hukum. Ia mengaku memiliki data dari 416 bupati di seluruh Indonesia, sebanyak 300 orang di antaranya tersangkut masalah hukum.
"Ini sebuah angka yang fantastis dan perhatian bagi saya. Saya tidak mengerti apakah bupati yang salah atau sistem hukum kita yang keliru," ujar Mardani.
Ia menegaskan hal ini harus menjadi introspeksi bersama. Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa yang menjadi bupati adalah koruptor.
"Sehingga orang baik dan memiliki kemampuan memimpin tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut dianggap koruptor," kata dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
