Luhut ke BEM UI: Saya Tak Pernah Katakan Presiden 3 Periode
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan menepis tuduhan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang ingin agar durasi masa jabatan presiden bertambah jadi 3 periode.
Luhut menyampaikan bantahan itu ketika didemo oleh anggota BEM UI usai memberi kuliah tamu di Balai Sidang, Universitas Indonesia, Depok pada Selasa, (12/4/2022). Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu memberikan materi pengantar kuliah tamu mengenai kesuksesan pemerintah dalam mengatasi pandemik COVID-19.
"Gini, siapa yang bilang supaya presiden (jabatannya ditambah jadi) 3 periode? Saya tanya siapa?" tanya Luhut pagi tadi.
"Kami baca di media, Pak," jawab mahasiswa dan anggota BEM UI.
"Kalau kalian dengar dari media, seharusnya kalian juga dengar dari saya dong. Saya tidak pernah bilang begitu (presiden 3 periode)," kata pria yang pernah menjabat sebagai KSP itu.
"Jadi, bapak tidak menolak bila ada wacana penundaan pemilu 2024?" tanya anggota BEM UI lagi.
"Dengar, jangan marah-marah dulu. Saya tidak pernah mengatakan (jabatan presiden agar) 3 periode. Yang pernah saya katakan itu masyarakat di bawah banyak yang minta agar pemilu 2024 ditunda. Itu saja. Apa salah?" tanya Luhut lagi.
Mahasiswa pun menagih dasar Luhut yang mengklaim banyak masyarakat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda ke tahun 2027. Apa respons Luhut terhadap pertanyaan itu?
Baca Juga: Luhut Didemo Mahasiswa saat Sambangi Kampus UI
1. Luhut tak bersedia ungkap sumber big data kepada mahasiswa UI
Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Pandjaitan, ketika didemo oleh BEM se-Universitas Indonesia (UI) pada Selasa, 12 April 2022. (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)Sementara, ketika ditagih oleh mahasiswa untuk buka sumber big data yang menyebut ada 110 juta orang yang ingin pemilu 2024 ditunda, Luhut enggan membukanya. "Ada di saya datanya. Kan saya punya hak juga untuk tidak share ke kalian. Gak ada masalah, kenapa musti ribut? Beda pendapat itu kan biasa," kata pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan pada pagi tadi.
Mantan jenderal di TNI Angkatan Darat (AD) itu justru menasihati mahasiswa agar belajar berdemokrasi di masa depan. Tujuannya, agar bisa menerima perbedaan pendapat termasuk dengan keluarga.
"Bahwa nanti, kalian itu dengan istrimu, pacarmu aja kan bisa berbeda pendapat. Kan, tidak perlu dibesar-besarin. Saya juga punya anak yang masih mahasiswa. Kalian itu jangan bersikap emosional, harus dengerin kami juga," tutur Luhut memberikan nasihat.
Ketika dikonfirmasi kepada Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo tak membenarkan respons Luhut tersebut. Ia pun mengaku tidak puas atas respons Luhut sebab tak ada sumber big data yang diungkap ke publik.
"Kami tentu tidak puas atas respons Pak Luhut karena terkesan normatif dan melindungi diri sendiri. Pak Luhut malah tidak bisa mempertanggung jawabkan perkataannya sebagai pejabat publik," tutur dia lagi.
Baca Juga: Luhut Klaim dari Big Data Ada 110 Juta Warga Mau Pemilu 2024 Ditunda
2. Drone Emprit temukan data mayoritas warganet menolak perpanjangan masa jabatan presiden
Data analisa Drone Emprit soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga tahun lagi (Tangkapan layar Twitter Ismail Fahmi)Luhut enggan mengungkap sumber big data, setelah klaimnya dibantah oleh para ahli di bidang informasi dan teknologi. Salah satu yang membantah adalah Drone Emprit.
Berdasarkan analisis pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, isu perpanjangaan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu menjadi 2027, justru semakin menguat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto serta Ketum PBNU mendengungkan wacana tersebut. Sementara, media massa mengangkat sejumlah pihak yang menolak ide penundaan pemilu 2024.
"Pihak yang pro dengan perpanjangan masa jabatan antara lain PKB, PAN, Golkar, PKPI, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau, yang utamanya mengangkat narasi keberlanjutan ekonomi dan adanya permintaan dari masyarakat," cuit Ismail pada 1 Maret 2022.
Ia menjelaskan, mayoritas data yang diperoleh dari Drone Emprit malah menunjukkan sebagian besar warganet menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
"Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu 2027," kata dia di akun Twitternya dan sudah memberikan izin bagi IDN Times untuk dikutip.
Data lain yang diungkap Fahmi dari Drone Emprit yakni total warganet yang aktif dalam percakapan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak lebih dari 10 ribu akun.
"Angkanya tak mencapai 18 juta user di Twitter Indonesia. Apalagi (klaim) 100 juta (warganet yang membicarakan), tak masuk akal," ujarnya.
3. Data Lab45 tunjukkan hanya 10.852 akun di Twitter yang bahas soal perpanjangan masa jabatan presiden
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Lebih lanjut, Ismail juga menunjukkan data dari Lab45 yang hasilnya tak jauh berbeda dari Drone Emprit, mengenai pembicaraan perpanjangan masa jabatan presiden. Berdasarkan data dari Lab45, hanya ada 10.852 akun Twitter yang terlibat dalam pembicaraan agar jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
"Mayoritas (akun Twitter) menolak (perpanjangan masa jabatan presiden)," cuit Ismail.
Ia juga menyebut jumlah pengguna Twitter aktif di Indonesia mencapai 18 juta. Sedangkan, yang aktif membicarakan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden sekitar 10 ribu. Artinya, itu hanya 0,0055 persen. Ismail pun mengaku bingung terhadap klaim 110 juta warganet yang membahas isu penundaan pemilu 2024 seperti klaim Luhut.
"Padahal, pengguna di Twitter adalah pengguna platform media sosial yang paling cerewet soal politik. User di platform lain seperti Instagram dan Facebook, persentasenya bisa lebih sedikit. 110 juta (pengguna) sepertinya impossible," kata dia.
Ia juga menganalisis pembahasan wacana penundaan pemilu 2024 di platform Facebook. Berdasarkan data pada 2021, jumlah pengguna FB mencapai 140 juta. Bila asumsinya hanya 0,0055 persen pengguna FB yang membahas isu ini, artinya hanya ada 77 ribu akun yang mewacanakan isu ini di dunia maya.
"Impossible ada 110 juta (pengguna FB) aktif yang bicara (isu penundaan pemilu), kecuali datanya di-mark up 1.000 kali," kata Ismail.
Baca Juga: Tepis Luhut, Puan Sebut PDIP Punya Big Data Sendiri soal Pemilu 2024
Berita Terkini Lainnya
