Mahfud Bakal ke Batam, Tindak Praktik Perdagangan Orang dan Penyiksaan
Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai acara silaturahmi bersama para tokoh di Sumut, Kamis (3/7) malam. (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, kini menyasar untuk menuntaskan praktik tindak perdagangan orang. Rencananya, pada Kamis, (6/4/2023), Mahfud bakal berangkat ke Batam untuk meninjau lebih lanjut soal kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sana.
"Pada Kamis besok mau ke Batam, menindak ini (perdagangan orang)," ungkap Mahfud ketika berbicara di Yogyakarta, dikutip dari kantor berita ANTARA, Senin (3/4/2023).
Ia mengatakan di lokasi yang bakal didatanginya terdapat pusat-pusat pembagian paspor secara gratis. Lalu, penerima paspor itu akan dikirim ke luar negeri dan dijanjikan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan.
"Mereka bekerja di kapal-kapal, di luar negeri. Tapi, pada kenyataannya tidak digaji," tutur dia.
Tidak hanya itu, kata Mahfud, korban TPPO juga mendapatkan perlakuan yang kejam dan disiksa. Bahkan, bila mereka meninggal dalam pengiriman ke luar negeri, jasad para Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu dilarung ke laut begitu saja.
"Jadi, sudah tidak digaji, menerima penyiksaan, lalu kalau meninggal (jasadnya) dibuang ke laut," tutur dia.
Informasi itu diperoleh dari hasil investigasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Bahkan, Mahfud menerima laporan lain yang lebih memilukan terkait sindikat TPPO berkedok pengiriman PMI. Apa isi laporan tersebut?
Baca Juga: Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Orang, 3 Pelaku Ditangkap di Soetta
1. Kapal pembawa PMI sengaja ditenggelamkan agar tidak diketahui aparat penegak hukum
Boat yang membawa puluhan WNI dari Batam menuju Johor, Malaysia dan terbalik karena dihantam ombak pada 15 Desember 2021 (Dokumentasi Bakamla)Salah satu laporan yang ia terima yakni adanya dugaan sindikat perdagangan orang yang sengaja menenggelamkan perahu yang mengangkut PMI untuk mengelabui aparat penegak hukum (APH). Mahfud menyebut laporan itu bersumber dari investigasi BP2MI dalam sejumlah kasus tewasnya PMI akibat kapal pengangkut mereka karam di Perairan Johor Baru pada 15 Desember 2021.
"Ya, bisa jadi. Bisa jadi banyak seperti itu," kata Mahfud.
Ia mengatakan kasus TPPO dengan modus mengirimkan orang ke luar negeri dijadikan budak, bahkan seandainya sakit lalu meninggal dan ditenggelamkan, mulai ramai di Indonesia.
"Indonesia mulai terjerat atau terjebak ke hal-hal seperti itu. Kejahatan perdagangan orang itu sudah dimulai. Oleh sebab itu, kami tindak. Kan ada undang-undangnya," tutur Mahfud.
Baca Juga: Terjadi Lagi, Kapal Pengangkut Calon PMI Ilegal Karam Saat ke Malaysia
2. Mahfud sempat terima dugaan TPPO juga dapat beking aparat
Editor’s picks
Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Sementara, praktik TPPO bisa berjalan cukup lama di Batam, diduga lantaran mendapat beking dari aparat. Bahkan, diduga ikut melibatkan Wakil Kepala BIN Daerah (Wakabinda) Kepulauan Riau (Kepri) Kolonel Bambang Panji Prianggodo. Hal itu berdasarkan laporan aktivis HAM Batam, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal.
Bahkan, Romo Paschal sempat dilaporkan Bambang ke Mapolda Kepri. Hal itu lantaran Romo Paschal dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Belakangan, pada pertengahan Maret 2023, laporan tersebut dicabut Bambang.
Menko Mahfud pun menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki TPPO, dan adanya dugaan beking dari APH. Tim ini diterjunkan setelah adanya laporan dari Romo Paschalis.
"Pak Mahfud MD menyatakan bahwa Tim Khusus Menko Polhukam telah turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran laporan Romo Paschalis tentang dugaan beking TPPO di Kepri," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus pada 21 Maret 2023 di kantor Kemenko Polhukam.
Petrus mengatakan ia menemui Mahfud untuk menyampaikan laporan Romo Paschalis atas dugaan beking TPPO di Batam. Termasuk, kata Petrus, perkembangan laporan polisi terhadap Romo Paschalis di Polda Riau oleh Wakil Kepala BIN daerah (Wakabinda) Kepri Kolonel Bambang Panji Priyanggodo atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Mahfud, kata Petrus, memastikan Tim Khusus Menko Polhukam juga telah memonitor proses penyelidikan terhadap Romo Paschalis atas laporan Kol Bambang. Menurut Mahfud, kata dia, setiap laporan polisi harus ditindaklanjuti.
Baca Juga: Menteri PPPA: Ada 2.356 Korban TPPO, Paling Banyak Perempuan dan Anak
3. Pulau Batam jadi daerah paling strategis untuk pintu masuk dan keluar TPPO
ANTARA FOTO/M N KanwaSementara, Ketua Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI), William Yani Wea mengecam keras maraknya TPPO di beberapa provinsi. Terutama di 5 provinsi dengan korban tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Khusus di NTT, kata William, dalam tiga tahun terakhir jumlah peti mati korban TPPO yang dikirim dari Malaysia sudah mencapai angka 600.
"Ini dari tahun ke tahun angkanya naik terus. Itu berarti ada yang salah dalam pelaksanaan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPO yang berjalan selama ini yang perlu dikoreksi segera," kata William pada 21 Maret 2023 di Jakarta.
Menurut William, Pulau Batam sebagai daerah yang menempati posisi paling strategis, karena menjadi pintu masuk dan keluar Indonesia perdagangan manusia. Persoalan, kata dia, oknum aparatur yang bertugas di lapangan justru ikut bermain sebagai beking atau calo yang terorganisasi dalam mafia TPPO sebagaimana terjadi di Batam.
"Itulah yang membuat Romo Paschalis, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP), melakukan perlawanan secara hukum," ujarnya.
Baca Juga: [UPDATE] Jumlah Korban Kapal Karam Angkut WNI ke Malaysia Jadi 21 Jiwa
Berita Terkini Lainnya
