Mahfud Klaim Pemilu 2024 Lebih Damai Dibanding 2019, Ini Indikatornya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (tengah) dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (pojok kanan) di Hotel Fairmont. (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan suasana Pemilu 2024 diperkirakan bakal lebih damai dibandingkan Pemilu 2019. Salah satu indikatornya yakni empat bulan jelang pendaftaran capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), kondisi di Tanah Air masih damai.
"Sampai saat ini pemilu kita di darat secara umum, damai. Di sini juga ada Mendagri, Beliau menjadi saksi dan pelaku, bahwa Pemilu 2019 lalu sudah panas sejak dua hingga tiga tahun sebelumnya. Ini sudah kurang empat bulan lagi pendaftaran capres, alhamdulillah kita damai-damai saja," ungkap Mahfud di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2023).
Bentrok antar-massa di lapangan, kata Mahfud, terjaga dan tak ada yang terjadi seperti pada Pemilu 2019. Di sisi lain, semua tahapan pemilu berjalan lancar. Semua masalah yang ada diselesaikan sesuai prosedur dan instrumen kelembagaan yang tersedia.
"Jadi, yang ramai hanya di media sosial atau di udara saja," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Mahfud pun berharap situasi damai seperti ini tetap dijaga hingga pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Dia meyakini kondisi Pemilu 2024 bakal jauh lebih baik, lantaran dari demografi calon pemilih, lebih dari 50 persen merupakan kaum milennial dan generasi di bawahnya.
"Mereka ini kan rata-rata memiliki kesadaran politik dan berpikir lebih rasional. Mereka tahu bahwa pemilu ini praktik nyata dari demokrasi, di mana rakyat memberikan suaranya secara langsung untuk menentukan jalannya pemerintahan," kata dia.
1. Pemilu perlu dilakukan secara berkala untuk evaluasi kepemimpinan
Menkopolhukam Mahfud MD di Halal Bi Halal MUI pada Kamis (17/5/2023) (IDN Times/Aryodamar)Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, pemilu tetap harus dilakukan secara berkala setiap lima tahun untuk melakukan sirkulasi elite.
"Pemimpin harus dievaluasi secara periodik. Periode konstitusionalnya tiap lima tahun sekali. (Calon pemimpin) diseleksi lagi, ditentukan siapa yang baik menjadi pemimpin negara, pemimpin daerah dan wakil rakyat," katanya.
Lantaran pemilu merupakan salah satu bagian dari evaluasi kepemimpinan, kata Mahfud, maka semua prosesnya harus tetap berjalan sesuai kalender konstitusi.
"Jadi, tidak boleh (prosesnya) mandek, tak boleh ada kekosongan (pemerintahan) dan tak perlu ada situasi yang mengharuskan pemilu ditunda, meski itu hanya sehari," tutur dia.
Pada kesempatan berbeda, Mahfud juga merespons wacana penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, yang baru-baru ini dilontarkan Ketua Badan Pegawasan Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja. Sesuai rencana Pilkada 2024 bakal dihelat pada November.
Mahfud sempat menyebut wacana agar Pilkada 2024 ditunda sangat tidak relevan. Seandainya pilkada ditunda maka tidak akan pernah ada pemilu.
"Justru dibentuk panitia-panitia pemilu untuk mencegah terjadinya penundaan pemilu," ujar Mahfud di Yogyakarta pada 17 Juli 2024.
Sementara, Rahmat menyayangkan, wacana penundaan pilkada yang ia usulkan, seharusnya dibahas dalam forum tertutup. Sehingga tidak memicu kontroversial.
"Untuk persoalan itu (usul pilkada ditunda), dibahas tertutup, sehingga saya gak bisa komen karena itu seharusnya rapat tertutup," ujar dia gedung Pusat Antikorupsi milik KPK pada 14 Juli 2023.
Editor’s picks
Baca Juga: Mahfud: Bila Pemilu 2024 Ditunda Bakal Timbulkan Problem Hukum Baru
2. Mahfud berharap tak banyak sengketa Pemilu 2024 yang dibawa ke MK
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Axel Joshua Harianja)Selain itu, Mahfud mengingatkan, setelah Pemilu 2024 usai dan terpilih pemimpin baru, rakyat harus bersedia mengikuti kepemimpinan tersebut.
"Mereka harus mengikuti kepemimpinan yang menang, siapapun mereka atau dia itu. Kalau dianggap terjadi kecurangan, maka ada Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap mantan anggota DPR itu.
Kendati, Mahfud berharap, tidak banyak perkara sengketa pemilu yang masuk MK pada pesta demokrasi 2024.
"Kami berharap KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, menjamin kebebasan dan kelancaran (proses pemilu). Sementara, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaannya, terutama pelanggaran-pelanggaran," tutur dia.
Mahfud juga mengingatkan proses penegakan hukum terkait pemilu dilakukan secara bersama-sama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. "Kedamaian pemilu itu bersumber dari kita juga," ujarnya.
3. Calon pemilih pada pemilu 2024 didominasi milenial dan gen Z
Ilustrasi pencoblosan pemilu (IDN Times/Wayan Antara)Sementara, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU, mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 didominasi generasi milenial. KPU mencatat ada 68.822.389 orang atau 33,60 persen milenial dari total DPT.
Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat nasional untuk Pemilu 2024, mengatakan Gen X menyusul di posisi kedua dengan 57.486.482 orang atau 28,07 persen.
"Untuk mereka baby boomer sebanyak 13,73 persen, pre-boomer sebanyak 1,74 persen, kemudian Gen Z sebanyak 22,85 persen," ujar Betty seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada 2 Juli 2023.
Adapun jumlah DPT Pemilu 2024 dengan kategori Gen Z sebanyak 46.800.161 orang, baby boomer 28.127.340 orang, dan pre-boomer 3.570.850 orang.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Jadi Mayoritas Pemilih, KPU: Generasi Muda Penentu Kemenangan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
