Mahfud Singgung Rivalitas AS-China yang Berpengaruh ke Politik RI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (tengah). (Dokumentasi Kemenko Polhukam)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan rivalitas antara Amerika Serikat dan China berpengaruh ke situasi politik dalam negeri. Kondisi ini, sebenarnya perlu diluruskan di level masyarakat.
Apalagi, kini Indonesia tengah bersiap-siap menyongsong pemimpin baru melalui mekanisme pemilu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut di saat pemilu kerap muncul isu bakal capres tertentu ikut disokong oleh negara tertentu.
"Persaingan antara Amerika Serikat dengan China, tak bisa dipungkiri berpengaruh ke politik domestik. Sehingga isunya tuh, si (capres) A didukung RRC, si B didukung oleh Amerika. Isunya tuh sering muncul," kata Mahfud ketika menyampaikan pidato kunci mengenai ASEAN dan dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam pada Kamis (13/7/2023).
"Bahkan, sering muncul kalimat ketika kampanye 'jangan khawatir di belakang si A ada Amerika Serikat. Jangan khawatir dihantam, karena di belakang ada China', dan sebagainya. Tentu saja tidak sesederhana itu masalahnya," lanjutnya.
Bakal capres yang sering diisukan didukung oleh Negeri Paman Sam, biasanya lantaran dia menempuh studi cukup lama di sana. Di sisi lain, baik China dan Negeri Paman Sam, kata Mahfud, sama-sama mitra strategis ASEAN.
"China merupakan mitra dagang terbesar di ASEAN selama 14 tahun dengan volume perdagangan di 2022 mencapai 722 miliar dolar Amerika Serikat," ujarnya.
Sedangkan, AS merupakan penyumbang investasi asing langsung (FDI) bagi kawasan ASEAN. FDI AS ke ASEAN pada 2022 saja mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat.
"Oleh sebab itu, di tengah kondisi tersebut, ASEAN harus memperkuat sentralitas dan kesatuan dari pengaruh eksternal yang ingin memecah kawasan ini," katanya.
Baca Juga: ASEAN Kecewa Korut Luncurkan Rudal Lagi
1. Kawasan Asia Tenggara sekarang jadi area yang rawan TPPO
Ilustrasi perdagangan orang. (IDN Times/Sukma Shakti)Dalam pidato kuncinya tersebut di Makassar, Mahfud turut menyinggung kawasan Asia Tenggara rawan terhadap kejahatan lintas batas negara dan terorganisasi. Salah satunya yang sedang marak adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disebabkan penyalahgunaan teknologi informasi.
"Sekarang sedang meningkat tren modus baru, WNI atau PMI direkrut dan dipekerjakan secara non-prosedural untuk melakukan penipuan secara daring atau online scamming," ujar Mahfud.
Para WNI itu direkrut oleh sindikat untuk bekerja sebagai online scammers dengan modus penipuan investasi atau cryptocurrency, love scam, hingga penipuan berkedok money laundering. Mahfud mengutip data dari KJRI dan KBRI di wilayah Asia Tenggara, hingga Mei 2023, ada 2.318 WNI yang kasusnya telah ditangani. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Bahkan, pada 2021 lalu sebanyak 77 kasus terjadi di Myanmar. Lalu, ada 116 kasus di Kamboja. Kamboja menjadi negara dengan kasus yang terbanyak di Asia Tenggara. Peningkatan kasusnya mencapai 700 persen," tutur dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Mahfud Dorong Perundingan Ekstradisi ASEAN Segera Tuntas, Soroti TPPO
2. Mahfud sebut klaim sepihak China juga dianggap berpotensi ganggu keamanan maritim
Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan (IDN Times/Aditya Pratama)Tantangan lain yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara adalah keamanan maritim. Laut di ASEAN menyimpan potensi 10 persen dari tangkapan ikan di seluruh dunia. Mahfud menyoroti wilayah laut Indonesia juga menyimpan konflik lantaran adanya klaim tumpang tindih di Laut China Selatan.
"Jadi, China menganggap semua wilayah di sepanjang sembilan garis putus-putus, itu milik dia. Katanya, itu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Katanya, sejak ratusan tahun lalu, nenek moyang mereka sudah biasa melaut di situ," kata Mahfud.
Klaim Negeri Tirai Bambu itu akhirnya dibawa ke pengadilan internasional. China dinyatakan kalah. Indonesia, kata Mahfud, tidak termasuk negara yang ikut memperkarakan.
Meski kalah, tapi China tetap mengklaim wilayah itu sebagai miliknya. Hal itu, kata Mahfud, terus memicu ketidakadilan.
Di sisi lain, Mahfud menyebut Indonesia sengaja mengganti nama wilayah perairan yang dekat dengan klaim China sebagai Laut Natuna Utara. Indonesia tak lagi menyebut wilayah tersebut sebagai Laut China Selatan.
3. Mahfud puji ASEAN
Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Mahfud juga memuji ASEAN sebagai forum yang menarik bagi sejumlah negara eksternal. Forum itu, kata Mahfud, dipandang strategis agar negara-negara yang tengah berkonflik untuk kembali duduk dan berdialog. Hal itu, ujarnya, tercermin dari perhelatan pertemuan menteri-menteri di kawasan Asia Tenggara pada pekan ini.
"Ini menunjukkan, ASEAN menjadi satu-satunya forum regional buat negara-negara yang berseberangan dapat duduk bersama," kata mantan Menteri Pertahanan di era Gus Dur itu.
Dia sekaligus mengingatkan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara eksternal, ASEAN harus tetap memegang teguh prinsip sentralitasnya. Dia juga tidak ingin ASEAN menjadi proxy persaingan geopolitik di kawasan.
"ASEAN yang harus berada di kursi kemudi untuk mengendalikan arah kerja sama ke depan. Kami tidak ingin ASEAN didikte oleh kepentingan negara luar," ujarnya.
Baca Juga: Cerita Menko Mahfud soal Rakyat Filipina yang Ngefans dengan Jokowi
Berita Terkini Lainnya
