Perindo Pastikan Hary Tanoesoedibjo Tak Ditawari Jadi Menkominfo
Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Perindo, Yusuf Lakaseng membantah rumor yang menyebut sang ketua umum, Hary Tanoesoedibjo ditawari oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo posisi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menggantikan Johnny G. Plate. Rumor itu muncul lantaran pria yang akrab disapa HT tersebut kerap wara-wiri ke Istana dan dipanggil oleh Jokowi. Momen tersebut terjadi bersamaan dengan status hukum Plate yang akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi proyek tower BTS (Base Transceiver Station) 4G.
Tetapi, Yusuf mengaku tidak ada tawaran tersebut dari Jokowi. "Gak, kalau itu enggak (ada tawaran jadi Menkominfo). Kita sudah bertanya langsung ke Pak HT, confirmed, sama sekali tidak ada tawaran itu," ungkap Yusuf ketika berbicara di program IDN Times, Gen Z Memilih yang tayang di YouTube dan dikutip pada Senin (26/6/2023).
"Itu isu atau gosip yang beredar di luar saja," katanya lagi.
Sementara, sejak 19 Mei 2023, posisi Menkominfo dirangkap sementara waktu oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Di sisi lain, Partai Nasional Demokrat tidak menyodorkan kadernya yang lain kepada Jokowi untuk menggantikan Plate.
1. Surya Paloh sebut NasDem akan terlihat bodoh bila ajukan nama pengganti Plate tanpa diminta
IDN Times/Tunggul KumoroSementara, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ketika memberikan keterangan pers mengatakan tidak mengajukan nama pengganti Johnny G. Plate kepada Jokowi. Apalagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak meminta kepada Paloh. Bahkan, kata Paloh, NasDem akan terlihat bodoh seandainya mengajukan nama pengganti Plate tanpa diminta oleh Jokowi.
"Gak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden,” ungkap Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada 17 Mei 2023 lalu.
Menurutnya, penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Ia khawatir bila mengajukan nama secara sepihak, Jokowi malah tidak suka.
Paloh juga mengatakan bahwa NasDem menerima keputusan Jokowi terkait pergantian formasi di Kabinet Indonesia Maju. Namun, ia masih menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap Plate. Ia menyakini bahwa Plate tidak terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G.
Baca Juga: Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Menkominfo Pengganti Johnny Plate
2. Mahfud persilakan BPKP audit semua proyek yang ada di Kemenkominfo
Plt Menkominfo, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers pada Senin, 22 Mei 2023 di kantor Kemkominfo. (IDN Times/Santi Dewi)Editor’s picks
Sementara, di pekan awal menempati posisi Plt Menkominfo, Mahfud langsung membuat aturan baru di kementerian itu. Ia membuka pintu lebar-lebar bagi auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi semua proyek yang ada di Kemenkominfo.
Menurut Mahfud, salah satu permasalahan kecil mengapa peluang korupsi bisa terjadi di Kemenkominfo karena BPKP baru bisa masuk jika ada permintaan dari aparat penegak hukum (APH).
"Itu saya pelajari dalam tiga hari ini, yaitu ada satu masalah di mana BPKP tidak boleh masuk ke sini kecuali ada permintaan. BPKP hanya boleh masuk kalau diperintah oleh APH. Justru, di beberapa kantor pemerintah, mereka meminta BPKP masuk sebelum terjadi kasus," ujar Mahfud di acara pelantikan di Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada 23 Mei 2023 lalu.
"Maka, mulai hari ini kebijakan tersebut saya ubah. BPKP boleh masuk (ke Kemkominfo) kapan saja! BPKP harus bekerja sama dengan inspektorat dan para dirjen," tutur dia lagi.
Mahfud yang juga merupakan Menko Polhukam itu turut membuka pintu bagi APH lainnya, termasuk dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan terhadap individu lain dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G BAKTI Kominfo.
Mahfud pun tegas meminta kepada semua jajaran di Kemenkominfo agar tidak ada pihak yang menghalang-halangi upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung atau auditor BPKP.
"Saya minta agar (BPKP dan Kejaksaan Agung) difasilitasi, jangan dihalang-halangi! Jangan ada yang disembunyikan!" katanya.
3. Jokowi sudah kantongi nama pengganti Johnny G. Plate untuk duduk sebagai Menkominfo
Presiden Jokowi bersama dengan Istrinya Ibu Iriana (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)Sementara, Presiden Jokowi pada hari ini mengakui sudah mengantongi nama pengganti Johnny G. Plate untuk posisi sebagai Menkominfo. Namun, ia sedang menunggu hari baik untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
"Udah (ada nama pengganti Menkominfo). Tapi, nunggu. Nanti, kalau sudah waktunya segera diselesaikan. Ini lagi nunggu hari (baik)," ungkap Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat pada Senin (26/6/2023).
Baca Juga: KPU: Johnny Plate Tetap Terdaftar Bacaleg Sampai Ada Putusan Hukum
Topik:
Berita Terkini Lainnya
