Waketum: Kader Golkar yang Wacanakan Munaslub Harus Diperingatkan
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo. (Dokumentasi Partai Golkar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Firman Soebagyo, meminta agar Dewan Etik segera turun tangan dan memproses kader yang mengembuskan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ia mengingatkan, ada konsekuensi bagi kader yang tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 2004 lalu.
"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," ungkap Firman di dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).
Wacana agar munaslub digulirkan bermula dari pertemuan pleno ke-8 Dewan Pakar Partai Golkar di kediaman Agung Laksono. Tetapi, Agung menegaskan, Dewan Pakar tidak merekomendasikan adanya pergantian pucuk pimpinan di Golkar. Berdasarkan dokumen hasil rapat pleno, Ketum Airlangga Hartarto disarankan untuk mengumumkan cawapres pada Agustus 2023.
Sementara, Anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisjam, justru menyebut tetap terbuka peluang munaslub seandainya cawapres dan koalisi baru gagal diumumkan oleh Airlangga. Ridwan sendiri tercatat sudah duduk sebagai anggota DPR selama empat periode berturut-turut dari Partai Golkar.
Firman menyebut, ada dugaan kader senior tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019. Salah satunya putusan Munas 2019, yakni menetapkan Airlangga sebagai capres pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Politisi Senior Golkar: Munaslub Solusi untuk Kembalikan Elektabilitas
1. Firman nilai wacana munaslub jelang 6 bulan pemilu adalah usulan keblinger
Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo. (IDN Times/Sachril Agustin)Wacana Munaslub 2023 yang digulirkan oleh sekelompok politisi senior Golkar dinilainya sebagai gagasan keblinger. Ia menegaskan, gagasan itu menyesatkan seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi di DPR RI itu mengatakan, pimpinan Golkar pernah memecat kader lantaran menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar. Dengan begitu, menurutnya, hasil Munas 2019 harus diikuti secara tertib. Firman mewanti-wanti proses yang berlangsung di internal Golkar bukan hal main-main.
"Partai Golkar tetap menjunjung tinggi asas PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu," kata dia.
Alih-alih menggelar munaslub, Firman mendorong semua kader untuk mengawal dan mengamankan keputusan Munas 2019 yang memberikan mandat penuh kepada Airlangga untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik terkait pencapresan 2024.
Baca Juga: Waketum Golkar: Enam Bulan Lagi Pemilu Kok Mau Munaslub, Telat!
2. Wacana munaslub jelang pemilu dianggap ganggu soliditas Partai Golkar
Isi tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar yang disampaikan ke Ketua Umum, hal 2. (Tangkapan layar dokumentasi rekomendasi Partai Golkar(
Isi tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar yang disampaikan ke Ketua Umum, hal 2. (Tangkapan layar dokumentasi rekomendasi Partai Golkar(Firman juga menyebut pernyataan dari salah satu kader senior di Golkar memicu kegaduhan di internal partai. Pernyataan agar digulirkan Munaslub 2023, kata dia, ditentang oleh seluruh pimpinan Partai Golkar di daerah karena dianggap provokatif dan berpotensi merusak soliditas partai jelang Pemilu 2024.
Editor’s picks
"Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka malah 'menari di atas genderang orang lain', padahal mereka-mereka itu lah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," kata dia.
Sementara, DPP Partai Golkar, ujarnya, masih memegang teguh pernyataan Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono. Dalam rapat pada 9 Juli 2023 lalu, tidak ada rekomendasi berisi munaslub. Firman justru mencurigai ada penumpang gelap dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan Dewan Pakar.
"Bagi yang kebelet ingin jadi Ketum Partai Golkar bersabar saja untuk mengikuti mekanisme partai yang sudah ada. Ini harus kita hormati dan tegakkan," tuturnya.
Baca Juga: Airlangga: Siapapun yang Minat Jadi Ketum Golkar, Tunggu Munas 2024
3. Ketua Dewan Pakar minta wacana munaslub segera dihentikan
Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. (IDNTimes/Melani Putri)Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, membantah dalam rapat pleno ke-8 yang digelar pada 9 Juli 2023, turut merekomendasikan digelarnya Munaslub 2023. Ia pun dengan tegas menolak bila Munaslub digelar enam bulan jelang Pemilu 2024.
"Rekomendasi Dewan Pakar justru untuk menguatkan kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Sama sekali tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub," ungkap Agung, Jumat (14/7/2023).
Menurutnya, saat ini dibutuhkan soliditas di internal kader Golkar untuk menghadapi pemilu legislatif, pilkada, dan pemenangan Airlangga sebagai capres. Kemunculan pergantian pucuk pimpinan di Golkar, kata Agung, adalah bagian dari upaya mengganggu soliditas parpol itu.
"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan mengembuskan isu Munaslub dan dikaitkan dengan rekomendasi dari Dewan Pakar. Padahal, Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub," tutur dia.
"Saya minta isu menggelar Munaslub agar segera dihentikan," kata Agung tegas.
Berikut adalah tiga rekomendasi Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar:
1. Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki "kendaraan politik" dalam Pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024
2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir
3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Ketua Dewan Pakar Bantah Rekomendasikan Munaslub 2023 Golkar
Berita Terkini Lainnya
