"SBY Gunakan Mobil Presiden karena Negara Belum Penuhi Aturan"

Pada Selasa (21/3) pernyataan Darmansjah Djumala mengenai mobil presiden yang dipakai SBY menggegerkan publik. Pasalnya, Darmansjah menyebut SBY "masih membutuhkan mobil itu" sehingga "statusnya dipinjamkan oleh negara". Ia kemudian berkata bahwa ada "komitemen dari pihak beliau akan dikembalikan dalam waktu dekat". Pernyataan inilah yang dirasa mengganggu oleh pihak Demokrat.

Demokrat membantah kabar yang beredar bahwa SBY adalah orang yang tak mau merelakan mobil kepresidenan meski sudah tak menjabat lagi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengungkapkan bahwa justru Sekretariat Negara yang meminjamkannya kepada SBY sebab negara belum mampu memenuhi aturan undang-undang.

“Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1978, Negara diwajibkan untuk menyediakan kendaraan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden," kata Didi, seperti dikutip dari Kompas. Kewajiban yang dimaksud Didi termaktub dalam Pasal 8b yang menyatakan bahwa "bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya".

Usai menjabat, tutur Didi, SBY belum mendapatkan kendaraan seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Sekretariat Negara memutuskan meminjamkan salah satu mobil VVIP kepada SBY.

Ia sendiri mengaku kecewa dengan pernyataan pihak Sekretariat Negara karena tak meluruskan musababnya dengan benar. "Saya sangat menyesalkan framing yang dibangun seolah-olah Presiden keenam, SBY, sengaja meminjam mobil lalu tidak pernah mengembalikan. Hendaknya semua pihak obyektif dan mendudukkan persoalan sesuai fakta yang benar."

Didi pun menambahkan "Sebaiknya Mensesneg segera meluruskan opini keliru ini. Jangan dibiarkan opini keliru ini menyudutkan Presiden RI keenam". Berdasarkan keterangan Didi kepada media, Sekretariat Negara baru saja mengajukan anggaran untuk menyediakan mobil bagi SBY.