Sejarah dan Makna Politik Gentong Babi

20 Feb 2024, 05:00 WIB

Ilustrasi babi (unsplash.com/@castez)

Jakarta, IDN Times - Film Dirty Vote yang mengkritisi eksploitasi pemberian bantuan sosial (bansos) pada Pemilu 2024, dianggap sebagai istilah politik Gentong Babi atau Pork Barrel.

Hal itu disampaikan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti saat menjelaskan penyaluran bansos yang dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, sebagai aksi kampanye untuk mengumpulkan suara paslon dukungannya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bivitri anggaran bansos selalu mengalami peningkatan setiap menjelang pemilu. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, karena sudah ada sejak lama di Eropa dan Amerika. Lantas apa arti dan sejarah dari istilah Gentong Babi?

1. Makna politik gentong babi atau pork barrel

Ilustrasi babi. (Unsplash.com)

Sama yang disampaikan Bivitri Susanti, istilah gentong babi merupakan sebutan ilmu politik yang merupakan terjemahan bahasa Inggris pork barrel.

“Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainnya, ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel politics," ujar Bivitri di film Dirty Vote.

Berdasarkan jurnal ilmiah oleh Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat, pork barrel atau gentong babi merupakan usaha yang dilakukan incumbent atau petahana yang menggunakan anggaran negara, untuk dibawa ke konstituen di daerahnya agar mendapat insentif untuk dipilih kembali oleh masyarakat.

Bivitri menyatakan Presiden Jokowi kala ini tidak lagi mengharapkan insentif untuk dirinya, tetapi untuk pasangan yang diusungnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran.

Sementara, berdasarkan Kamus Oxford, pork barrel didefinisikan sebagai pendanaan dari anggaran pemerintah, untuk proyek yang menyenangkan hati pemberi suara atau legislator, agar dapat memenangkan suara mereka.

2. Sejarah politik pork barrel

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut situs Merriam Webster, gentong babi atau pork barrel merupakan istilah yang berasal dari Amerika Serikat (AS) sejak abad ke-19.

Awalnya, istilah tersebut menjelaskan dirinya sendiri yakni gentong yang berisi daging babi. Namun, tidak lama istilah tersebut menjadi ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan pemasukan uang, atau bahan pokok seorang peternak untuk menghasilkan uang.

Memasuki abad ke-20, legislatif AS melakukan banyak kebijakan yang menguntungkan distrik rumah Webster. Pada saat itu, peternak banyak yang untung karena menjual banyak gentong babi. Itu pun disamakan dengan keuntungan yang didapatkan dari kebijakan pemerintah.

Memasuki 1909, istilah pork barrel pun digunakan untuk menjelaskan konstruksi pemerintah yang lebih menguntungkan mereka dibanding masyarakatnya. Program-program itu disebut sebagai pork barrel spending atau pork barrel project.

Namun, jenis kebijakan gentong babi sebenarnya sudah ada sebelum sebutannya seperti yang terjadi di AS pada 1817 dengan usulan Wapres AS, John C. Calhoun, yang berisi alokasi dana untuk membangun jalan raya penghubung daerah timur dan barat Amerika.

Kebijakan itu disebut sebagai Bill Bonus atau Rancangan Undang Undang (RUU) tambahan, yang menggunakan dana dari laba Second Bank of The United States. Hal itu pun ditolak atau diveto oleh Presiden James Madison.

3. Kebijakan Jokowi dianggap pork barrel spending

Film Dirty Vote: Bansos Di masa Pemilu (Youtube.com)

Sebelum Pemilu 2024, politik gentong babi dianggap sudah pernah dilakukan, yang terlihat dari lonjakan nilai dana bansos setiap tahun pesta demokrasi.

“Di setiap pemilu yang warnanya abu-abu akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun lain-lainya, kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19, tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun tetap Pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi hampir mencapai Rp500 triliun,” ujar Bivitri.

Satu bulan memasuki 2024 pun anggaran sebesar Rp78,06 triliun sudah digunakan untuk bansos, dan rencananya anggaran tersebut akan mencapai Rp508 triliun yang naik dari Rp496,8 triliun.

Selebihnya, di tahun yang sama ada kebijakan seperti kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan PPPK sebesar 8 persen. Adapun kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen, tetapi upah buruh hanya naik 3,2-4,4 persen.

Tentu saja sama seperti kebijakan bonus pada 1817 di AS, semua hal itu terlihat seperti cara pejabat tertinggi Indonesia, untuk membujuk masyarakat agar memilih paslon yang didukungnya.