Sejarah Hari Surat Perintah 11 Maret Atau Supersemar
Jakarta, IDN Times - Hari Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) diperingati setiap tahunnya pada 11 Maret. Supersemar adalah surat perintah yang dikeluarkan Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto untuk mengamankan situasi mencekam karena demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di depan Istana Negara pada 11 Maret 1966.
Namun, keluarnya Supersemar kemudian dinilai sarat kontroversi dan unsur politik sebagai upaya penggulingan kekuasaan Presiden Sukarno saat itu.
Berikut sejarah Hari Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang telah IDN Times rangkum.
1. Lahirnya Supersemar merupakan buntut dari Peristiwa G30S
Lahirnya Supersemar tidak bisa lepas dari Peristiwa G30S pada 30 September sampai dini hari 1 Oktober 1965. Tragedi tersebut memunculkan gejolak politik, sosial, dan ekonomi, bahkan Indonesia sempat mengalami inflansi tinggi lebih dari 600 persen pada tahun 1966.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila pun melakukan aksi protes dan menuntut adanya tindak lanjut Presiden Soekarno seadil-adilnya atas dampak Peristiwa G30S. Pertama pada akhir Oktober 1965, kedua pada 12 Januari 1966 di halaman gedung DPR-GR dengan mengajukan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisikan:
- pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI);
- pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S;
- serta penurunan harga pangan.
Puncaknya, demonstrasi meletus pada 11 Maret 1966 di mana para mahasiswa melakukan demo besar-besaran di depan Istana Negara. Di waktu dan lokasi yang sama, Presiden Sukarno tengah memimpin sidang Kabinet Dwikora tanpa dihadiri Letjen Soeharto yang izin sakit.
2. Supersemar untuk Letjen Soeharto
Unjuk rasa kian memanas, Presiden Sukarno pun diungsikan ke Istana Bogor. Tiga jenderal utusan Letjen Soeharto yaitu Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal M. Jusuf, dan Jenderal Amir Machmud menyampaikan permintaan Letjen Soeharto agar Presiden Sukarno mengeluarkan surat perintah untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi apabila diizinkan.
Permintaan tersebut disetujui. Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang berisi instruksi presiden kepada Letjen Soeharto untuk mengkondisikan jalannya pemerintahan pada saat itu.
Dalam kurun waktu 24 jam, Letjen Soeharto telah membubarkan PKI sekaligus mengumumkan PKI sebagai partai terlarang, atas dasar SK Presiden Nomor 1/3/1966 (12 Maret 1966) yang dibuatnya atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR. Letjen Soeharto pun mengontrol media masaa di bawah Pusat Penerangan Angkatan Darat.
3. Poin-poin penting dalam Supersemar
Adapun 3 poin penting yang tersemat dalam Supersemar, yaitu:
- Mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, menjamin keselamatan dan kewibawaan pemimpin negara, dan melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi;
- Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya;
- Melaporkan sesuatu yang bersangkut-paut dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Kontroversi yang menyelimuti Supersemar
Presiden Sukarno kecewa dengan tindakan Letjen Soeharto yang tidak menjalankan mandat sesuai Supersemar dan dinilai memanfaatkan situasi untuk menguasai pemerintahan. Presiden Soekarno sempat mengeluarkan Surat Perintah 13 Maret (Supertasmar) yang menjelaskan bahwa Supersemar bersifat administratif atau teknis, bukan politik.
Namun, Supertasmar diabaikan oleh Letjen Soeharto, begitu pula saat Presiden Sukarno berupaya mempublikasikan Supertasmar. Dari situlah, Supersemar sarat akan kontroversi. Mulai dari pernyataan hilangnya naskah asli, berbagai versi naskah Supersemar, hingga spekulasi dari salah satu perwira tinggi Angkatan Darat bahwa Supersemar merupakan surat perpindahan kekuasaan.
Itulah sejarah Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang menyebabkan perubahan drastis kondisi politik dan pemerintahan Indonesia. Hingga pada 12 Maret 1967, Letjen Soeharto dilantik sebagai presiden sementara Republik Indonesia. Pada 26 Maret 1968, Soeharto pun resmi menjabat sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia dan menandai runtuhnya Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno.
