Jakarta, IDN Times - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menilai pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki (TIM) merupakan kesalahan sejak awal.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," ujar Joko saat mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8/2023) malam.
Menurut Joko, BUMD semestinya hanya membangun proyek milik pemerintah daerah. Dia mencontohkan proyek LRT Jabodebek yang digarap oleh BUMN Adhi Karya.
"Semestinya penugasan, seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek, itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," terangnya.
Joko mengakui Pemprov DKI membuat kesalahan dengan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD sehingga berpengaruh terhadap kepemilikan aset.
"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD, kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," paparnya.
Joko menegaskan bangunan yang tidak dioperasionalkan dan dimanfaatkan secara maksimal, akhirnya membuat beban korporasi yang menyebabkan kerugian.
"Sehingga, ini pengelolaan TIM, pengelolaan JIS, kita sedang bahas dan mudah-mudahan bisa menambah pendapatan daerah melalui dividen," katanya.
Joko menegaskan pemberian PMD membuat Jakpro selalu pengelola JIS dan TIM harus menanggung biaya pemeliharaan yang besar karena masuk dalam aset Jakpro.
"Artinya ini menjadi asetnya Jakpro, setelah menjadi asetnya Jakpro, ini kan biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro, biaya penyusutan ini yang sangat besar harus ditanggung oleh Jakpro, sehingga ini akan menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro," katanya.
"Sementara pengelolaannya, komersialisasinya itu belum maksimal. dan kita saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya," imbuhnya.