Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali menjadi pembicaraan, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya pada Jumat, 19 Juli 2024.
Namun, kali ini dia dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hasto seharusnya sudah diperiksa KPK dalam perkara DJKA Kemenhub. Namun, ia tidak hadir.
KPK rencananya akan memanggil kembali mantan anggota DPR itu. Dalam kesempatan terpisah, Hasto meminta maaf karena tak memenuhi panggilan lembaga antirasuah tersebut.
Hasto berjanji akan kooperatif apabila dipanggil kembali KPK. Kendati, Hasto membantah ia ada kaitannya dengan perkara DJKA Kemenhub.
"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN (Badan Usaha Milik Negera), ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," jelasnya.
Ini merupakan kasus kedua di KPK yang menyeret Hasto Kritiyanto. Sebelumnya, Hasto juga diperiksa KPK dalam perkara kader PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.
Saat pemeriksaan, sejumlah barang milik Hasto pun disita KPK. Mulai dari ponsel hingga buku catatan.