Sekjen PDIP Hasto Mengaku Tak Tahu Harun Mau Suap Komisioner KPU

Berdasarkan keterangan KPK, Harun coba untuk menyuap eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan agar mengganti nama Nazarudin Kiemas yang lolos ke parlemen periode 2019-2024 dengan namanya. Namun yang diloloskan oleh KPU adalah peraih suara tertinggi kedua dari dapil Sumatera Selatan I Riezky Aprilia. Ia meraih sekitar 44 ribu suara. 

Wahyu menyanggupi ketika didekati untuk memproses permintaan itu. Namun, ia meminta dana operasional senilai Rp900 juta. Sebanyak Rp850 juta di antaranya disumbang oleh Harun. Hasto dan PDIP mengklaim tidak tahu rencana Harun untuk menyuap Wahyu.

"Sama sekali tidak tahu (ada rencana untuk menyuap komisioner KPU). Partai kami sudah berulang kali menegaskan melalui surat edaran agar tidak menyalahgunakan kekuasaan apalagi tindakan yang melanggar hukum," kata Hasto. 

Ia menggaris bawahi pemindahan suara dari Nazarudin ke Harun merupakan sepenuhnya hak dan kedaulatan dari parpol. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2019, di mana parpol berhak mengalihkan suara milik caleg ke caleg lain yang dinilai terbaik. 

"Jadi, di dalam saya tadi turut menjelaskan kronologi mengapa PDI Perjuangan mengambil keputusan untuk memindahkan suara almarhum Bapak Nazarudin Kiemas, karena itu sebagai bagian dari kedaulatan parpol," tutur dia lagi. 

Uniknya kendati tak tahu Harun coba menyuap eks komisioner KPU, Hasto lantang mengatakan kader PDI Perjuangan yang kini buron itu sebagai korban karena ada penyalahgunaan kekuasaan. Namun, Hasto tidak menjelaskan siapa pihak yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan, walaupun dugaannya adalah KPU. 

"Ini pada dasarnya permasalahan sederhana saja yaitu terkait dengan proses penetapan calon terpilih karena melalui putusan dan fatwa MA, saudara Harun memiliki hak untuk dinyatakan sebagai anggota legislatif resmi setelah pelaksanaan putusan MA dan MK," kata Hasto. 

Menurutnya lagi, ada pihak yang coba untuk menghalang-halangi penerapan putusan itu. 

Kepada media, Hasto juga mengimbau agar Harun bersikap kooperatif dan tidak perlu takut. Namun, hingga kini Harun masih buron. Total sudah 16 hari Harun buron. 

Sementara, komisi antirasuah sudah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri bagi Harun, agar ia tak lagi keluar. Sebelumnya, imigrasi sudah menyampaikan Harun hanya berada selama satu hari di Singapura. 

Ia diketahui berangkat pada (6/1) lalu dan kembali pada (7/1). Harian Koran Tempo edisi pekan lalu menampilkan adanya potongan video CCTV ketibaan Harun dari Singapura dan boarding pass yang digunakan. 

Karena adanya perbedaan informasi, maka sebagian dari publik kini menuntut agar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dipecat presiden.