Menlu: Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Penanggulangan Karhutla
Presiden Prabowo menyetujui bantuan asing untuk penanggulangan karhutla yang kini dibahas secara teknis oleh BNPB.
Pemerintah mengerahkan 60 ribu personel, helikopter, pesawat untuk water bombing, dan operasi modifikasi cuaca.
Karhutla menjadi perhatian Presiden karena berdampak ke negara-negara tetangga di kawasan ASEAN dan terjadi di enam provinsi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Arrmanatha Christiawan Nasir alias "Tata Nasir" menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan asing untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tata mengatakan, pemerintah saat ini tengah membahas sejumlah bantuan asing tersebut di tingkat teknis, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, Tata belum merinci bantuan asing yang masuk ke Indonesia tersebut berasal dari negara mana saja.
"Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi, ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini," kata Menlu di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Tata menekankan komitmen Presiden Prabowo mengenai karhutla di sejumlah daerah karena berdampak langsung ke negara-negara tetangga di kawadan ASEAN. Salah satu komitmen pemerintah dalam penanggulangan karhutla, salah satunya pengerahan 60 ribu personel ke daerah-daerah terdampak karhutla.
Menlu menyebut, pemerintah juga telah mengerahkan berbagai upaya untuk memadamkan karhutla, seperti helikopter hingga pesawat untuk melakukan water bombing dengan jumlah yang cukup besar, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC).
"Ini (karhutla) sesuatu yang sangat serius menjadi perhatian Bapak Presiden langsung, dan seperti yang kita ketahui bersama, instruksi dan arahan sudah sangat tegas dari Bapak Presiden," kata Menlu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap karhutla yang ada di enam provinsi. Di provinsi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta agar karhulta tidak sampai ke kawasan taman nasinal.
"Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi, dan dua provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatra Selatan. Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah, yaitu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ucap dia.
