Selain Tugu Sepeda, Deretan Pembangunan Era Anies Ini Tuai Kontroversi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini sedang membangun Tugu sepeda yang berbentuk ban sepeda dan memakan biaya senilai Rp800 juta. Pembangunan tugu sepeda itu pun tak bebas dari kritik. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mengerti skala prioritas pengeluaran dan kebijakan.

"Saya melihat Pemprov DKI tidak mengerti bahwa ada skala prioritas dalam pengeluaran, kebijakan dan lain-lain. Pernyataan yang muncul juga membela membabi buta," kata dia saat dihubungi, Jumat (9/4/2021).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengatakan pembangunan tugu sepeda senilai Rp800 juta di kawasan Jalan Sudirman yang merupakan bagian dari pembuatan jalur sepeda permanen. Pembangunan ini untuk menunjukkan keberpihakan Ibu Kota pada pesepeda.

"Ini menunjukkan keberpihakan kami terhadap pengguna jalan, ini adalah sesuatu yang baik. Dan kami ingin mempercantik Ibu Kota," kata Riza seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (8/4/2021).

Riza menyebutkan dana Rp800 juta pembangunan tugu sepeda di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, tidak berasal dari anggaran pemerintah daerah. Namun, berasal dari pihak swasta. "Anggarannya dari pihak kewajiban swasta. Dari pihak ketiga," ujar Riza.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat dengan bangga memamerkan sebuah seni rupa instalasi berbahan bambu setinggi 5.5 meter di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Biaya pembangunannya adalah sekitar Rp550 juta.

Karya seni bernama Getih-Getah hasil kreativitas sang kreator, Joko Avianto ini digunakan hanya untuk Asian Games dan 17 Agustus saja. Kini instalasi itu sudah digantikan dengan batu gabion dan tanaman.

"Dengan rasa cinta dan kreativitas, bambu yang dianggap tak bernilai menjadi karya seni yang tak ternilai," tulis Anies di akun media sosialnya pada 15 Agustus 2018. 

Belum genap setahun, karya seni bernama Getih-Getah itu sudah dibongkar Kamis (18/7/2019).

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga beberapa sempat mencabut atap Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Kepala Dinas Binas Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan pencopotan atap dilakukan karena lebih bagus difoto saat tanpa atap.

"View ke gedung-gedung tinggi, menambahkan suasana dan pengalaman lain. Pengalaman lain lagi nih, selain untuk pejalan kaki juga untuk swafoto, ber-selfie ria. Instagramable-lah," ujar Hari saat dihubungi, pada Rabu 6 November 2019.

Wacana ini juga kembali dibicarakan pada Februari 2021. JPO Karet Sudirman akan didesain bertema kapal pinisi dan tanpa atap. Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyatakan JPO ini juga berfungsi sebagai anjungan pandang dan dilengkapi galeri apresiasi bagi tenaga kesehatan. Demi kenyamanan dan keamanan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan agar JPO dilengkapi dengan atap.

“JPO tanpa atap ini sepertinya hanya mempertimbangkan estetika dan demi memfasilitasi warga yang ingin foto-foto selfie, bukan untuk memenuhi kebutuhan para pejalan kaki dan penumpang Transjakarta yang sehari-hari melintas di situ,” kata Viani Limardi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Rabu (3/2/2021).

Kisruh revitalisasi Monumen Nasional (Monas) juga sempat jadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat. Mulai dari perizinan hingga penebangan 191 pohon di jantung ibu kota negara, revitalisasi yang dicanangkan  Anies Baswedan dianggap bermasalah. 

Ombudsman Jakarta Raya menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan malaadministrasi dalam kasus revitalisasi Monumen Nasional (Monas). Pemprov dinilai abai terkait perizinan ke Kementerian Sekretariat Negara selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Padahal aturan itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Revitalisasi sudah dilakukan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada 2021, namun hingga saat ini belum terlihat hasilnya. Dengan revitalisasi ini, Pemerintahan Anies ingin mengubah wajah Monas agar terlihat seperti Menara Eiffel di Paris, Prancis. 

"Kami ingin ada kenyamanan bagi pengunjung Monas baik dari Jakarta, luar Jakarta, mungkin juga turis mancanegara supaya Monas berkelas. Jadi kalau datang ke Merdeka Selatan, 'mana sih Monas? Eh itu.' Kayak Menara Eiffel gitu," ujar mendiang Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.

Pemprov akhirnya melanjutkan pembangunan dengan mengacu pada kerangka pelayanan publik dan penyelamatan ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Provinsi DKI Jakarta yang terakhir kali melakukan pemetaan Ruang Terbuka Hijau 2017, luasan RTH Murni di Jakarta hanya 7 persen dan RTH Kombinasi sekitar 2 persen saja dari keseluruhan luas DKI Jakarta.

Pada 2018, kontroversi pohon plastik juga sempat ramai di media sosial. Pohon-pohon imitasi yang dipasang di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat menjelang Lebaran dan Asian Games itu, dikeluhkan komunitas pejalan kaki hingga warganet pun meradang. Suku Dinas Perindustrian Energi (Sudin PE) Jakarta Pusat akhirnya mencabut pohon imitasi yang sempat dipasang di trotoar sepanjang jalan tersebut selama tiga hari.

Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sandiaga Uno, menjelaskan pohon imitasi itu sengaja dipasang semula dengan tujuan baik yaitu memperindah tata kota DKI Jakarta. Agar terlihat makin cantik, pohon imitasi itu diberikan lampu berwarna-warni. Itu semua, menurutnya, adalah inisiatif dari Sudin Jakarta Pusat. 

"Saya sudah sempat terhubung dengan Pak Kepala Dinas, setiap memasuki hari raya atau hari-hari besar, mereka berinisiatif untuk beautification (mempercantik kota Jakarta). Jadi, Sudin PE Jakarta Pusat yang berinisiatif," ujar Sandi yang ditemui di area Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 31 Mei 2018. 

Sandi pun membantah ada anggaran yang keluar untuk memasang pohon imitasi tersebut. Menurutnya, pohon-pohon itu adalah stok hiasan lama Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat.

"Jadi, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk itu. Sementara, anggaran Rp 2,2 miliar yang teman-teman tanyakan itu untuk kepentingan lampu-lampu dan beautification yang berkaitan dengan Asian Games. Baru akan dilelang. Jadi klarifikasi itu yang kami sampaikan," tutur dia.