Sesal Ketua Komisi II DPR Perjuangkan Anggaran KPU: Gayanya Jadi Mewah

10 Sep 2024, 20:43 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu (10/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyesal memperjuangkan anggaran untuk KPU RI
Gaya hidup mewah jajaran Komisioner KPU terbukti dengan menyewa hunian apartemen di kawasan elite dan menggunakan pesawat jet pribadi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengaku menyesal memperjuangkan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pasalnya, anggaran yang berasal dari APBN tersebut justru membuat gaya hidup jajaran komisioner KPU menjadi serba mewah.

"Ketika mendengar cerita anggota dewan yang lain, ini ada penyesalan bagi saya. Karena menurut saya, anggaran yang kami perjuangkan itu membuat gaya hidup bapak, ibu, menjadi mewah semuanya," kata Doli dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu di Ruang Sidang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

1. Jajaran komisioner KPU tinggal di apartemen hingga sewa pesawat jet pribadi

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Doli menjelaskan, gaya hidup mewah jajaran Komisioner KPU terbukti dengan menyewa hunian apartemen di kawasan elite. Padahal, mereka mendapat jatah rumah dinas yang disediakan oleh negara.

Selain itu, komisioner KPU juga kedapatan menggunakan pesawat jet pribadi dengan dalih ingin memastikan kelancaran logistik pemilu di daerah.

"Saya tadi tidak menduga, tetapi ternyata laporannya benar ada," ucapnya.

2. Anggota Komisi II DPR kritik KPU doyan bikin film

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu (10/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia, juga melayangkan kritik terhadap kinerja jajaran KPU RI periode 2022-2027 yang menggunakan anggaran untuk membuat film.

Anggota parlemen Fraksi Partai Demokrat ini mempertanyakan urgensi KPU membuat film.

"Saya mau bertanya dulu ini terkait dengan film yang dibuat oleh KPU, ini filmnya sudah dua. Pertama, (judulnya) Kejarlah Janji. Kedua, Tagihlah Janji. Kita gak tahu nih apa akan ada lagi film ketiga, keempat, atau berikutnya," kata Rezka.

3. KPU usul bikin akademi pemilihan umum

Mochammad Afifuddin Resmi Jadi Ketua KPU RI (YouTube.com/KPU RI)

Dalam RDP bersama Komisi II DPR itu, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin juga menyampaikan usulan mengenai pembentukan Akademisi Pemilihan Umum (Pemilu) RI.

Pembentukan akademi itu menggunakan anggaran KPU tahun 2025 yang berasal dari APBN.

Afifuddin mengatakan, sesuai surat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu anggaran KPU 2025 tembus hingga Rp3.062.311.327.000 (Rp3,062 triliun).

Ia berdalih alasan KPU ingin membuat Akademi Pemilu RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) jajaran KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, Kesekjenan KPU RI, KPU Provinsi, KIP Aceh, serta Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, KIP Aceh, KPU mengusulkan rencana pendirian Akademi Pemilihan Umum RI," kata dia.