Setahun Jokowi-Ma'ruf: 2 Isu Ini Bikin Publik Tak Puas pada Pemerintah

Ujang menjelaskan, terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selama setahun ini. Salah satu alasannya karena pemerintah tidak banyak membuat kebijakan yang pro rakyat.

"Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin tak aspiratif atas keinginan rakyat. Membuat kebijakan yang tak pro rakyat. Seperti revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), revisi Undang-Undang Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara), kenaikan iuran BPJS, dan menetapkan Undang-Undang Ciptaker yang merugikan rakyat," ujar Ujang.

Dia menegaskan bahwa aturan dan undang-undang yang dibuat  pemerintah justru untuk kepentingan para elite. "Undang-undang banyak dibuat untuk kepentingan elite. Bukan untuk kepentingan rakyat. Wajar jika rakyatnya tak puas," tutur Ujang.

Untuk bidang politik dan keamanan, dari hasil survei yang sama, sebanyak 46,7 persen responden menyatakan tidak puas. Menanggapi hal itu, Ujang menyarankan, persoalan yang dinilai perlu segera ditangani pemerintah adalah kebebasan berpendapat.

Sebab, kata dia, sebanyak 33,5 persen responden setuju bahwa isu tersebut menjadi salah satu yang harus segera diselesaikan pemerintah. Ujang setuju kebebasan berpendapat saat ini semakin sempit. Dia mengibaratkan demokrasi hanyalah di atas kertas.

"Demokrasi dikebiri. Seolah-olah kita berdemokrasi. Tapi nyatanya beroligarki ria. Ruang berdemokrasi bukan hanya sempit, tapi juga hampir tertutup," kata dia.

Karena itu, Ujang meminta agar pemerintah ke depan lebih mendengar suara rakyat. Dia menambahkan, jika pemerintah dan DPR aspiratif, maka tidak akan ada ketidapercayaan rakyat.

"Jadi harus mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat. Rakyat tak akan protes dan demo jika tak ada pemicunya, dan pemicunya itu kan kebijakan pembuatan undang-undang yang tak pro rakyat," tegas Ujang.

Dalam survei Litbang Kompas juga terdapat beberapa isu di bidang politik dan keamanan yang dinilai masyarakat perlu segera diselesaikan. Di urutan pertama yaitu soal kebebasan berpendapat dengan persentase sebesar 33,5 persen.

Lalu, di posisi kedua ada polemik pembentukan undang-undang dengan persentase 20,6 persen. Kemudian, ada juga isu sinergi lembaga pemerintah dengan persentase 15,5 persen, konflik antar-kelompok dengan persentase 10,2 persen, keamanan di perbatasan negara 9,6 persen. Serta yang terakhir yaitu gerakan separatis dan terorisme dengan persentase 3,4 persen.

Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan laporan tahunan satu tahun perjalanan pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan. Laporan tersebut disampaikan untuk memperlihatkan pencapaian program pemerintah sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi.

Dalam laporan KSP tersebut, Kepala KSP Moeldoko mengatakan  pandemik COVID-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk Indonesia, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi program dan rencana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pandemik ini turut memengaruhi berbagai rencana dan program. Kami beranggapan berbagai perubahan ini penting disampaikan, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih utuh, termasuk tantangan dan capaiannya," kata Moeldoko dalam laporan tahunan KSP tersebut, Selasa (20/10/2020).