Setahun Prabowo, Bangun Data Bansos dengan DTSEN Sampai Sekolah Rakyat

19 Okt 2025, 10:37 WIB

Dini Suciatiningrum

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (IDN Times/ Fanny Rizano)

Intinya sih...

Bangun data penerima bansos dengan DTSEN Fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem pendataan terpadu melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebanyak 1,9 juta penerima bansos tidak layak Verifikasi lapangan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat menemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (inclusion error).
Pendirian 165 sekolah rakyat Salah satu inovasi baru dari arahan Presiden adalah pendirian Sekolah Rakyat, sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, arah kebijakan di bidang kesejahteraan sosial mulai terlihat lebih terstruktur. Pemerintah menitikberatkan langkah awal pada pembenahan data, efisiensi penyaluran bantuan, dan pengembangan program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyebut tahun pertama sebagai masa peletakan dasar, terutama dalam menyiapkan strategi pelaksanaan Asta Cita Presiden.

"Tahun pertama ini, kami gunakan untuk meletakkan dasar-dasar, menyusun strategi, agar pelaksanaan asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

1. Bangun data penerima bansos dengan DTSEN

Mensos Syaifullah bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko cek DTKS di Kantor Kemensos Cawang Jaktim, Rabu (30/10/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem pendataan terpadu melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian Sosial bertugas memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

"Sebelumnya, setiap kementerian punya data sendiri. Akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kami jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri," ujar Gus Ipul.

2. Sebanyak 1,9 juta penerima bansos tidak layak

Ilustrasi bansos/ Dok Kemensos

Verifikasi lapangan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat menemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (inclusion error). Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini dapat ikut memantau keakuratan data penerima bantuan.

Kemensos juga mengembangkan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang saat ini diuji coba di Banyuwangi. Sistem tersebut memungkinkan proses seleksi penerima dilakukan secara otomatis berdasarkan data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan Dukcapil serta lembaga keuangan.

3. Pendirian 165 sekolah rakyat

Para Menko dan Menteri memberi hadiah kepada model murid yang mengenakan seragam Sekolah Rakyat pada pembukaan Sekolah Rakyat di Karadenan, Cibonong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025) pagi (IDN Times/Linna Susanti)

Salah satu inovasi baru dari arahan Presiden adalah pendirian Sekolah Rakyat, sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dalam setahun, terdapat 165 sekolah perintisan yang menampung hampir 16 ribu siswa dengan dukungan lebih dari 5.000 tenaga pendidik dan wali asrama.

"Kami temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan," ujar Gus Ipul.