SETARA Beberkan 10 Isu Prioritas Bisnis HAM, Sorot Sektor Ekstratif

Isu prioritas pertama yang disoroti SETARA adalah memastikan adopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM dalam tata kelola sektor ekstraktif, mendorong skema perdagangan karbon yang akuntabel, serta menjamin perlindungan hukum terhadap pembela HAM lingkungan.

Perlu diketahui, Sektor ekstraktif adalah jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang mengambil bahan baku secara langsung dari alam, baik di darat maupun laut, untuk dimanfaatkan secara ekonomis.

Menurut SETARA, kebijakan pemerintah bisa jadi bagian dari masalah. Karena itu, partisipasi warga sangat penting dalam merancang ekonomi berkelanjutan.

Lebih jauh, berdasarkan riset SETARA Institute pada 2025 terkait praktik responsible business conduct di sektor ekstraktif Indonesia, terdapat tren yang menunjukkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan pertambangan semakin menyesuaikan tata kelola bisnis dengan norma-norma Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.

Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dinilai menunjukkan tren progresif, salah satunya melalui perluasan cakupan mekanisme anti-Strategic Litigation Against Public Participation yang memberikan perlindungan lebih luas bagi pembela HAM lingkungan.

Isu prioritas berikutnya mencakup reformasi hukum ketenagakerjaan secara partisipatif dan berparadigma HAM, mewujudkan kondisi kerja yang layak di sektor-sektor ekstraktif, serta meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja di sektor padat karya.

SETARA mendorong agar perubahan regulasi ketenagakerjaan melibatkan partisipasi bermakna dari berbagai pemangku kepentingan dan tidak semata-mata berorientasi pada kemudahan investasi.

Halili menyebut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja merupakan tren progresif menuju pemajuan bisnis dan HAM. Ia juga menyoroti pengesahan Central Java Agreement for Gender Justice yang mengikat dua pabrik garmen di Jawa Tengah beserta pembeli rantai pasoknya. Menurutnya, pencapaian itu merupakan kemenangan bagi buruh-buruh perempuan di sektor padat karya untuk penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat kerja.

Tak hanya itu, Isu prioritas ketiga meliputi mewujudkan kerangka hukum yang mendorong transisi energi berkeadilan, mempercepat regulasi mandatori uji tuntas HAM, mendorong sektor keuangan dan kerja sama internasional untuk mengutamakan pendanaan hijau, serta meningkatkan akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran bisnis dan HAM.

SETARA melihat adanya peluang strategis dari upaya pemerintah menyiapkan regulasi kepatuhan HAM bagi pelaku usaha melalui mekanisme uji tuntas HAM. Upaya ini disebut sejalan dengan fokus global memasuki dekade kedua implementasi Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM yang mengarahkan kewajiban kepatuhan HAM dalam hukum nasional.

Menurut Halili, peluang strategis ini diperkuat oleh hasil kerja elemen masyarakat sipil dan meningkatnya kesadaran entitas bisnis terhadap pemajuan bisnis dan HAM.