Siap-siap! Kemhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan Juni 2021

05 Mei 2021, 16:38 WIB

Ilustrasi prajurit TNI di Kementerian Pertahanan (www.instagram.com/@kemenhanri)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan pada Selasa, 4 Mei 2021, mengumumkan secara resmi untuk membuka pendaftaran program Komponen Cadangan (KomCad). Pendaftaran akan dibuka pada Juni 2021 mendatang.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan), Rabu (5/5/2021), hal itu diputuskan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan pada Selasa kemarin, dalam rapat koordinasi panitia pusat pembentukan komponen cadangan di Aula Bela Negara lantai 8 G.R. Soepraptop. Rakor itu bertujuan untuk mengetahui kesiapan pihak-pihak terkait dalam rencana pembukaan pendaftaran KomCad matra darat.

Masing-masing pihak yang terkait dalam rakor ini memaparkan proses perekrutan KomCad dari tahap pendaftaran, pendidikan, pelatihan, hingga pelantikan.

"Seleksi penerimaan ini akan diadakan pada minggu I, II, dan III Juni 2021. Sedangkan, pendidikan pelatihan dasar kemiliteran diberikan selama tiga bulan dan akan dimulai sejak minggu ke-4 bulan Juni hingga September 2021," demikian bunyi situs resmi Kemenhan.

Ia mengatakan, perekrutan KomCad dilakukan atas dasar sukarela. Sehingga, konsepnya berbeda dengan wajib militer.

Lalu, di mana mereka akan melakukan pendidikan dan pelatihan?

1. Pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di Pulau Jawa

Default Image IDN

Berdasarkan informasi dari situs Kemhan, pendidikan dan pelatihan KomCad akan dilaksanakan di Pulau Jawa. Alokasi awal akan dilakukan sebanyak 2.500 orang.

"Pendidikan akan dilaksanakan di rindam-rindam yang ada di Pulau Jawa yaitu Rindam Jaya/Jayakarta, Rindam III/Siliwangi, Rindam IV/Diponegoro, dan Rindam V/Brawijaya," demikian kata Kemenhan.

Penerimaan tahap pertama akan diperuntukan bagi mahasiswa, PNS, dan pegawai BUMN/BUMS serta pembina muda Pramuka. Ke depan, Kemenhan menargetkan untuk bisa merekrut 25 ribu warga sipil untuk ikut program KomCad. Program ini merupakan realisasi dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) Nomor 23 Tahun 2019 yang disahkan pada 26 September 2019.

2. Warga yang masuk KomCad tidak bisa dimobilisasi sembarangan ke lapangan

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Sementara, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menepis persepsi masyarakat bahwa KomCad hanya digunakan untuk membela agenda tertentu dari pemerintah. Sebab, mobilisasi KomCad membutuhkan persetujuan dari DPR dan presiden.

"Di dalam UU-nya sudah jelas (mobilisasi) itu dilatarbelakangi bila ada perang, bencana alam, dan peristiwa serupa," kata Dahnil.

Sedangkan, bila warga tidak dikerahkan untuk membantu situasi genting, maka akan diawasi oleh TNI.

3. Pengamat menilai warga sipil yang diberi pelatihan militer berpotensi jadi milisi

Pegiat HAM Haris Azhar (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Sementara, Direktur Eksekutif Lokataru dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, menilai warga sipil yang disiapkan dengan pelatihan militer justru bisa menjadi bumerang. Warga itu bisa berubah menjadi kelompok milisi seperti yang kini sedang terjadi di Papua.

"Tapi, kan nanti yang bisa ditampung (direkrut) secara sukarela dari profesi tertentu paling hanya 1.000 sampai 2.000. Sisanya siapa? Sisanya akan dipakai slot memanfaatkan kemiskinan untuk dikelola dalam agenda tertentu tanda kutip," kata Haris.

"Tujuannya nanti akan dimobilisasi operasi-operasi negara pada situasi tertentu, konteks pilkada, ketegangan politik atau bisnis. Ini kan yang terjadi saat ini di lapangan. Silakan kalau omongan saya mau dibantah," ujarnya lagi.

Menurut Haris, banyak terjadi konflik horizontal di masyarakat antar suku dan agama karena ada keterlibatan oknum tertentu.

"Masalahnya tidak ada kontrol negara yang kuat (terhadap mobilisasi ini), apalagi mobilisasinya atas nama negara," ungkap Haris.