Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Wali Kota New York Bubarkan Unit Khusus Polisi Pengaman Demonstrasi

3 min read
Wali Kota New York Bubarkan Unit Khusus Polisi Pengaman Demonstrasi
Polisi (Unsplash.com/ev)
  • Wali Kota New York Zohran Mamdani membubarkan Strategic Response Group NYPD pada 16 November 2026, memenuhi janji kampanye untuk memisahkan penanganan terorisme dari demonstrasi.
  • Sebanyak 500 personel SRG dialihkan tanpa biaya tambahan; pengamanan aksi kini mengutamakan divisi dialog sipil, sementara sejumlah taktik represif dan perlengkapan dibatasi atau dilarang.
  • Perombakan dipicu rekam kekerasan, gugatan, dan kompensasi salah tangkap SRG; serikat polisi menolak kebijakan, sedangkan kelompok hak sipil menyambutnya sambil meminta pengawasan ketat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wali Kota New York, Zohran Mamdani, resmi membubarkan unit khusus Kepolisian New York (NYPD), Strategic Response Group (SRG), pada Senin (16/11/2026). Langkah ini memenuhi janji kampanyenya pada pemilihan 2025 untuk memisahkan operasi antiterorisme dari penanganan unjuk rasa.

Sebagai gantinya, pemerintah kota membentuk Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD). Divisi baru ini dipimpin oleh warga sipil tak bersenjata yang mengutamakan komunikasi untuk meredakan ketegangan, bukan tindakan represif kepolisian saat menghadapi demonstrasi masyarakat.

  1. 1. Pemkot New York alihkan tugas 500 personel SRG dan larang taktik represif

    Wali Kota New York Zohran Mamdani
    Wali Kota New York Zohran Mamdani (x.com/NYCMayor)

    Sebanyak 500 petugas SRG dialihtugaskan ke unit lain di NYPD tanpa tambahan biaya operasional maupun perubahan jumlah total personel. Fungsi antiterorisme dan pengerahan senjata berat dipindahkan sepenuhnya ke Biro Intelijen dan Antiterorisme, sementara pengamanan massa dialihkan ke Patrol Support Division (PSD) yang hanya boleh melakukan penangkapan dalam kondisi sangat mendesak.

    Restrukturisasi ini juga merombak aturan lapangan dengan melarang polisi menggunakan senapan laras panjang, semprotan merica, gas air mata, dan teknik kepungan tanpa jalan keluar saat menghadapi demonstran. Petugas juga dilarang memakai sepeda sebagai senjata serta menyalakan pengeras suara melebihi tingkat kebisingan 90 desibel.

    "Warga New York yang menggunakan hak konstitusional mereka untuk berunjuk rasa seharusnya tidak dihadapi dengan respons kepolisian yang sama seperti saat menghadapi ancaman terorisme," tegas Mamdani, dilansir The Guardian.

    Komisaris NYPD, Jessica Tisch, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mendukung perubahan yang mengurangi kemampuan NYPD karena perubahan tersebut justru menjadikan mereka departemen yang lebih kuat dan efektif.

  2. 2. Rekam jejak kekerasan SRG dan rentetan gugatan hukum picu perombakan kepolisian

    ilustrasi kejadian kerusuhan dan pengamanan polisi
    ilustrasi kejadian kerusuhan dan pengamanan polisi (unsplash.com/Spenser H)

    Sejak dibentuk pada 2015, unit SRG kerap memicu kontroversi publik karena dinilai menggunakan kekerasan berlebihan. Pasukan berperlengkapan antihuru-hara ini mendapat sorotan luas akibat penangkapan massal serta tindakan keras saat membubarkan aksi solidaritas pro-Palestina di Universitas Columbia dan unjuk rasa penolakan kebijakan imigrasi.

    Tindakan represif tersebut berujung pada gugatan hukum dari berbagai lembaga sipil. Kesepakatan pengadilan federal pada September 2023 akhirnya membatasi ketat pengerahan SRG di demonstrasi damai, sekaligus mewajibkan pemerintah kota membayar ganti rugi sebesar 13 juta dolar AS (Rp237,54 miliar) kepada 1.380 warga korban salah tangkap.

    Desakan untuk membubarkan unit khusus tersebut terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok progresif dan organisasi masyarakat rutin menekan pemerintah kota agar mengevaluasi taktik kepolisian yang terlalu keras, hingga akhirnya mendorong Mamdani merombak total struktur pengamanan kota.

  3. 3. Serikat polisi tolak pembubaran SRG

    Polisi bentrok dengan demonstran.
    ilustrasi polisi bentrok dengan demonstran (pexels.com/Mermoz Lionel)

    Keputusan wali kota memicu reaksi keras dari serikat pekerja polisi terbesar di New York, Police Benevolent Association (PBA). Presiden PBA, Patrick Hendry, menuduh kebijakan ini membahayakan keselamatan warga demi memuaskan pendukung politik wali kota.

    "Hari ini bukan hari yang baik bagi warga New York yang menginginkan kota aman dan tertib," kecam Hendry.

    "Lain kali aktivitas Anda terganggu karena pendemo yang memblokir jembatan atau membuat jalanan kacau, ingatlah bahwa Wali Kota Mamdani membela mereka, bukan Anda," tambahnya.

    Sebaliknya, kelompok advokasi hak sipil menyambut kebijakan ini sebagai kemenangan kebebasan berpendapat. Direktur Eksekutif NYCLU, Donna Lieberman, meminta pengawasan ketat terhadap unit baru agar taktik kekerasan lama tidak terulang, sementara para aktivis mendorong pengesahan undang-undang khusus agar aturan ini tidak mudah diubah sepihak oleh pejabat berikutnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Related Articles

See More