Jakarta, IDN Times - Sidang Dewan Pengupahan untuk membahas rekomendasi besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 di Balai Kota berlangsung alot.
Ketua Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia, Dedi Hartono, menyampaikan saat ini sidang masih berlangsung.
"Ya (alot) saat ini masih bersidang di Balai Kota," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/11/2023).
Dedi menyebut, ada perbedaan signifikan antara UMP 2024 usulan pengusaha, pemerintah dan pekerja dalam sidang.
Besaran usulan UMP yang diajukan pengusaha berkisar Rp5.043.068, sementara usulan dari pemerintah berada di angka Rp5.067.381. Sedangkan, angka yang diinginkan pekerja Rp5.637.068.
Dalam penghitungan usulan UMP 2024, pemerintah dan pengusaha mengacu pada formulasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, yaitu UMP = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi X Indeks Tertentu).
Indeks yang diajukan pengusaha menggunakan angka 20 persen. Sedangkan pemerintah 30 persen. Sementara itu, pekerja menggunakan rumus Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi + Indeks Tertentu dengan angka 8,15.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan sidang Dewan Pengupahan bersifat tertutup. Hari belum bisa memastikan berapa lama sidang selesai.
Namun, Hari mengatakan, hasil sidang akan disampaikan kepada Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta.
"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke pak gubernur untuk menetapkan angkanya," katanya.
Pantauan IDN Times, sidang yang digelar sejak pukul 14.00 WIB sampai berita ini ditulis belum juga selesai. Awak media tidak diizinkan masuk ruang sidang yang berada di lantai 23, Balai Kota.