Yusril: Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dicabut, Putusan MA Final
- Yusril Ihza Mahendra menyatakan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai pelaksanaan putusan kasasi MA yang telah final.
- Pencabutan melalui Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 membuat surat penyetaraan terbitan 2019 tidak lagi berkekuatan hukum mengikat.
- Yusril menyebut tidak ada upaya hukum lanjutan bagi pejabat tergugat TUN untuk mempertahankan surat tersebut, serta menyoroti implikasinya terhadap syarat pendidikan Wakil Presiden.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
1. Tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran
Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Kantor Istana Wapres Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Dengan pencabutan tersebut, menurut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.
Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.
2. Tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika tiba di MPR pada Kamis, 12 Nov 2026. (IDN Times/Santi Dewi) Menurut Yusril, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Hal itu juga sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Yusril menilai, setelah surat keterangan penyetaraan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus. Ia juga menjelaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.
3. Sejak awal tidak penuhi persyaratan pendidikan
Gibran menjelaskan soal pengunduran dirinya jadi Wapres di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva) Ia menambahkan, putusan kasasi MA tersebut telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Yusril berpandangan, persoalan ini juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.
