Yusril: PTUN Berpotensi Hentikan Gugatan Suket Ijazah Gibran
Yusril Ihza Mahendra memperkirakan PTUN Jakarta berpotensi menghentikan gugatan Denny Indrayana karena surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran sebagai objek sengketa telah dicabut.
Yusril menegaskan keterlibatannya hanya mengoordinasikan persoalan hukum sebagai Menko Kumham Imipas, sekaligus membantah dirinya menjadi ketua tim polemik ijazah Gibran.
Pencabutan surat keterangan 2019 dilakukan Kemendikdasmen menindaklanjuti putusan kasasi MA yang final, sehingga penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak lagi berkekuatan hukum.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, turut menyoroti gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusril memperkirakan, perkara tersebut akan menghadapi persoalan hukum terkait objek sengketa sebab surat keterangan yang menjadi objek gugatan itu telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, pencabutan tersebut membuat tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," kata Yusril.
1. Yusril bantah jadi ketua polemik ijazah Gibran
Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Kantor Istana Wapres Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa keterlibatannya dalam persoalan ijazah Gibran sebatas menjalankan tugas sebagai Menko Kumham Imipas, yakni mengoordinasikan persoalan hukum sesuai tugas dan kewenangannya. Ia sekaligus membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.
"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," tegas Yusril.
2. Putusan MA sudah final
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tiba di Gedung MPR RI (IDN Times / Santi Dewi) Yusril mengatakan, pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril.
3. Tidak ada lagi dasar hukum
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Dengan pencabutan tersebut, menurut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.
Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.
