Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Sidang eks Wamen Imipas Silmy Karim (IDN Times/Aryodamar)
  • Joko Mulyono mengaku rutin menyetor Rp80-130 juta kepada Ditjen Imigrasi untuk mengurus permohonan izin tinggal WNA.

  • Pembayaran tunai disebut berlangsung sejak pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2025.

  • Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan Rp168,9 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,8 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2025

Joko Mulyono mengatakan pembayaran dilakukan secara tunai untuk mengurus permohonan izin tinggal.

2024-2025

Saffar Muhammad Godam disebut sebagai Plt Dirjen Imigrasi pada periode tersebut.

Selasa (17/11/2026)

Joko Mulyono memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Joko Mulyono mengaku rutin menyetor uang Rp80-130 juta untuk mengurus permohonan izin tinggal warga negara asing.
  • Who?
    Joko Mulyono, Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji, Juniadi Sri Priambudi, Nur Adib, dan Silmy Karim.
  • Where?
    Kesaksian disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
  • When?
    Sidang berlangsung Selasa (17/11/2026). Pembayaran disebut dilakukan sejak pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2025.
  • Why?
    Joko menyatakan ia membayar karena permohonan izin tinggal tidak kunjung disetujui dan khawatir tidak akan diurus.
  • How?
    Pembayaran dilakukan secara tunai, dengan biaya tambahan sekitar Rp1 juta per permohonan atau per tenaga kerja asing.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Joko Mulyono bercerita di sidang tentang uang yang diberikan untuk mengurus izin tinggal orang asing. Katanya, uang itu sekitar Rp80-130 juta dan dibayar tunai. Ia memberikannya kepada Ditjen Imigrasi sejak 2022 sampai 2025. Silmy Karim dan beberapa orang lain sedang didakwa dalam perkara ini.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kesaksian terbuka di Pengadilan Tipikor memberi ruang bagi dugaan praktik biaya tidak resmi dalam pengurusan izin tinggal untuk diperiksa secara rinci. Pengakuan mengenai alur pembayaran, pihak yang terlibat, serta rentang waktunya membantu proses persidangan menelusuri fakta dan memastikan setiap dugaan diuji melalui mekanisme hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, dihadirkan menjadi salah satu saksi dugaan korupsi pemerasan izin tinggal WNA dan gratifikasi yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Dalam kesaksiannya, ia mengaku rutin setor uang Rp80-130 juta kepada Ditjen Imigrasi untuk pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Awalnya, Joko menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi tak kunjung menyetujui permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Lalu, ia menemui Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji untuk mengurusnya.

"Lalu apa yang saksi lakukan setelah itu? Ada laporan bahwa ada pengajuan yang tidak disetujui?" tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

"Betul. Jadi waktu itu saya menemui Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp1 juta," kata Joko.

"Rp1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.

"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.

Kemudian, Joko berkomunikasi dengan Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi. Juniadi setelah itu menghubungi mantan karyawaannya, yakni Nur Adib.

Juniadi meminta Nur Adib untuk mengurus soal mekanisme pembayaran biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut. Setelah itu, Nur Adib melapor ke Joko mengenai biaya yang harus dibayar kepada Ditjen Imigrasi.

Joko mengaku rutin menyetorkan uang Rp80-130 juta untuk mengurus permohonan izin tinggal tersebut.

"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.

"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp80 sampai Rp130 (juta), Pak," kata Joko.

Joko mengatakan, pembayaran tersebut dilakukan secara tunai sejak pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2025.

Joko pun mengaku meminta bayaran kepada kliennya sebesar Rp2,5 juta. Kemudian, biaya Rp1 juta digunakan untuk membayar Ditjen Imigrasi.

Joko menyanggupi permintaan biaya tambahan tersebut. Sebab, ia terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggalnya tidak akan diurus oleh Ditjen Imigrasi.

"Produk ketika disetujui itu seperti apa?" tanya jaksa.

"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal, izin tinggal terbatas," beber Joko.

Diketahui, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy diduga kecipratan Rp1,2 miliar.

Selain Silmy, sejumlah pihak juga diduga kecipratan uang yaitu Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp500 juta, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp6.532.584.769.

Lalu, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp2.881.871.025, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp4.245.542.862, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp16.307.366.374, dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah senilai Rp50.965.111.560.

Silmy diduga melakukan pemerasan bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi. Para terdakwa disebut membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini.

"Dengan melakukan penerimaan secara tidak resmi dalam pelaksanaan penerbitan dokumen keimigrasian, yaitu surat izin tinggal kunjungan berupa izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa atau ITKT dan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, selanjutnya terkait penerbitan dan perpanjangan izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap," kata jaksa.

"Termasuk perubahan administrasi alih status atau altus, berupa alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang dilakukan oleh biro jasa atau perusahaan penjamin dari warga negara asing," lanjut jaksa.

Selain itu, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi sebanyak Rp33,8 miliar. Gratifikasi itu terdiri dari uang Rp2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,3 miliar.

Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More