Ia mempersilakan Remotivi dan SAFEnet menyampaikan data hasil pemantauan untuk dicocokkan dengan catatan internal Komdigi. Menurutnya, pencocokan diperlukan untuk memastikan kesesuaian jumlah maupun identitas konten yang dilaporkan mengalami moderasi.
SAFEnet Kembali Tantang Meutya Hafid Debat, Tanggal Ditentukan Komdigi

- SAFEnet dan Remotivi kembali menantang Menteri Komdigi Meutya Hafid debat terbuka soal moderasi konten, kali ini membebaskan Komdigi menentukan tanggal setelah undangan sebelumnya tak direspons.
- Aksi di kantor Komdigi menyoroti dugaan penghapusan konten kritik pemerintah dan informasi bencana; SAFEnet menilai definisi konten meresahkan berpotensi membungkam, sementara judi online, pinjol, dan hoaks dibiarkan.
- SAFEnet mencatat lonjakan intimidasi, ancaman, dan doxing terhadap akun kritis sejak November 2026; Komdigi menyatakan siap membuka serta mencocokkan data moderasi konten dengan pemantauan masyarakat sipil.
Jakarta, IDN Times - Direktur eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum kembali melayangkan tantangan kedua untuk debat terbuka dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Bedanya kali ini SAFEnet dan Remotivi menyerahkan pemilihan tanggal debat terbuka kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.
Sebelumnya, SAFEnet mengundang menteri dari Partai Golkar itu untuk melakukan debat terbuka mengenai moderasi konten di media sosial pada Selasa (17/11/2026) di Taman Pandang, Istana, Jakarta Pusat pada pukul 13.30 WIB. Namun, undangan debat terbuka itu tak digubris sama sekali.
"Sekali lagi, teman-teman, kami akan tantang kembali Komdigi karena Komdigi tidak menerima undangan debat kita. Sekarang, kami menantang teman-teman di Komdigi untuk menentukan tanggal. Terserah, mereka bisanya kapan (untuk berdebat terbuka), kami akan memenuhi undangan tersebut," ungkap Nenden di depan kantor Komdigi pada sore tadi.
Di depan kantor Komdigi, aktivis dari SAFEnet dan koalisi masyarakat sipil juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Kementerian Komdigi Ditangguhkan. Hal ini dilakukan atas perintah warga karena Kementerian Komdigi telah melanggar konstitusi.'
Pantauan IDN Times di lokasi, SAFEnet dan koalisi masyarakat sipil berunjuk rasa di depan kantor Komdigi karna undangan debat terbuka di Taman Pandang Istana tak mendapat respons apapun. Akhirnya massa memutuskan berjalan kaki dan long march menuju kantor Komdigi. Selain membawa spanduk bertuliskan 'Kementerian Komdigi Ditangguhkan', ada pula spanduk bertuliskan 'Kritik Warga Bukan Ancaman Negara'.
Aksi long march itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sementara, dua akses masuk ke kantor Komdigi ditutup pagar.
1. Menteri Meutya Hafid ditantang debat terbuka karena sering take down konten di media sosial

Poster berisi protes terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital yang sering melakukan take down konten di media sosial. (IDN Times/Santi Dewi) Lebih lanjut, Nenden mengatakan alasan SAFEnet menantang Menteri Meutya Hafid untuk debat terbuka lantaran sudah banyak keluhan konten-konten berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau peristiwa bencana alam sering kali hilang di media sosial. Padahal, dalam situasi bencana alam atau kebakaran hutan serta lahan, laporan dari lapangan lewat media sosial bisa diandalkan.
"Tetapi, sering kali konten-konten itu malah dibungkam dan disensor dengan berbagai macam aturan," kata perempuan yang juga merupakan menteri riset, teknologi dan digital di Kabinet Bayangan.
Ia menambahkan berdasarkan pemantauan dari SAFEnet dan Remotivi pada periode April 2026 hingga November 2026 konten-konten yang hilang di media sosial didasari permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Meskipun Nenden menyadari tuduhan itu sering dibantah oleh Komdigi.
Nenden pun tak menampik pemilik platform di media sosial juga merupakan aktor yang turut dimintai pertanggung jawaban karena model bisnisnya juga merugikan. "Tetapi, ada aturan teknis di Komdigi atau di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebut salah satu konten yang dilarang adalah konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum," tutur dia.
Permasalahan muncul ketika definisi konten meresahkan publik ditentukan oleh Komdigi. Di sisi lain, SAFEnet sepakat konten-konten di dunia maya perlu dibatasi seperti konten yang berisi ujaran diskriminasi atau kebencian terhadap kelompok minoritas. Atau konten-konten yang mengadu domba antar masyarakat.
"Tapi, sayangnya konten-konten yang seharusnya tidak ada di ruang digital malah dibiarkan begitu saja. Seperti konten judi online, iklan pinjol, dan konten hoaks," imbuhnya.
2. SAFEnet mencatat terjadi lonjakan praktik intimidasi ke pemilik akun yang kritis

Jenis konten yang dimoderasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Dokumentasi menggunakan AI/IDN Times/Santi Dewi) Sementara, di dalam pemantauannya, SAFEnet juga mencatat terjadinya lonjakan praktik intimidasi terhadap pemilik akun yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pada periode Oktober hingga November 2026, SAFEnet melihat sudah terjadi penyebaran ancaman hingga penyebaran data pribadi (doxing) terhadap warga di ruang digital.
"Ancaman itu masuk melalui pesan pribadi yang meminta pengguna untuk menurunkan konten atau bahkan mengancam akan melaporkan akun tersebut dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana," kata Nenden.
Ia menilai pengancaman bukan modus baru yang terjadi pada 2026. Pada sepanjang 2025, SAFEnet mencatat total ada 907 serangan dan ancaman digital. Sebanyak 209 di antaranya merupakan kasus pengancaman.
"Sejak awal November 2026 terdapat lonjakan besar warganet yang diancam setelah berekspresi, mengkritik, berpendapat atau sekedar membagikan situasi terkini, terutama di platform Threads. Lonjakan (ancaman) terjadi ketika warganet geram dan menuntut tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra," tutur dia.
3. Akun media sosial menunjukkan Meutya Hafid sedang berada di NTT

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ketika ditantang debat terbuka. (www.instagram.com/@duniameutya) IDN Times sempat mengontak Meutya untuk menanyakan apakah tantangan debat terbuka dari SAFEnet dan Remotivi akan diterima. Namun, pesan pendek yang kami kirimkan tidak direspons.
Sedangkan, akun media sosial yang menggambarkan aktivitas Meutya @duniameutya menunjukkan pada hari ini ia ikut hadir dalam Konferensi Nasional IX: Forum Kerukunan Umat Beragama 2026 yang dihelat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kedua Wakil Menkomdigi pun juga tidak tampak menemui koalisi masyarakat sipil yang berorasi di depan kantor Kemkomdigi. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap membuka data penanganan konten media sosial yang diduga mengalami pembatasan atau penurunan (take down).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menilai pemantauan yang dilakukan SAFEnet dan Remotivi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menghargai keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol publik.
"Namun demikian, data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka sih," ujar Mediodecci di Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
"Artinya kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka. Dan kita cocokkan aja gitu. Apakah benar data-data yang ada di teman-teman pemantau itu memang ada di dalam record Komdigi," tutur dia.



























