Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Sidang eks Wamen Imipas Silmy Karim (IDN Times/Aryodamar)
  • Silmy Karim kembali membantah terlibat dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam perkara di lingkungan imigrasi.

  • Silmy dan pengacaranya menyatakan ia justru menghalangi praktik rasuah serta mendorong pengurusan izin keimigrasian melalui aplikasi.

  • Jaksa mendakwa Silmy menerima bagian dari dugaan pemerasan Rp168,9 miliar dan gratifikasi Rp33,8 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2024

Silmy Karim menyebut adanya Surat Edaran yang berkaitan dengan penghentian praktik rasuah di imigrasi.

2024-2025

Saffar Muhammad Godam disebut menjabat sebagai Plt Dirjen Imigrasi.

17/11/2026

Silmy Karim menyampaikan bantahan saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Silmy Karim kembali membantah terlibat dugaan pemerasan dan gratifikasi yang didakwakan jaksa.
  • Who?
    Silmy Karim, pengacaranya Dodi Abdulkadir, jaksa, serta sejumlah terdakwa dari lingkungan Ditjen Imigrasi.
  • Where?
    Sidang pemeriksaan saksi berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
  • When?
    Selasa (17/11/2026).
  • Why?
    Silmy membantah keterlibatan dan menyatakan dirinya justru menghentikan praktik rasuah di imigrasi.
  • How?
    Silmy menyampaikan bantahan saat sidang, sedangkan pengacaranya merujuk pada keterangan saksi dan aturan pengurusan izin melalui aplikasi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Silmy Karim bilang ia tidak menyuruh orang memeras di imigrasi. Ia mengatakan sudah menghentikan praktik itu dan membuat aturan agar izin diurus lewat aplikasi. Pengacaranya juga bilang Silmy malah menghalangi aliran uang. Namun, jaksa tetap mendakwa Silmy menerima uang pemerasan dan gratifikasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penerapan pengurusan perizinan keimigrasian melalui aplikasi disebut membuat setiap orang dapat mengunggah dokumen dari mana pun dan tidak lagi memerlukan biro jasa. Keterangan ini menunjukkan adanya upaya mendorong proses yang lebih langsung melalui sistem, sebagaimana disampaikan Silmy Karim dan pengacaranya dalam sidang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kembali membantah terlibat dugaan pemerasan dan gratifikasi yang didakwakan jaksa. Menurut Silmy, dirinya justru mengehentikan praktik rasuah di Imigrasi.

“Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024,” kata Silmy di sela sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Silmy kembali menyebut dirinya dikriminalisasi. Ia membantah telah memerintahkan pemerasan.

“Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” kata Silmy.

Sementara itu, Pengacara Silmy Karim, Dodi Abdulkadir mengatakan, keterangan saksi menunjukkan aliran uang di Imigrasi tersebut merupakan kesepakatan, bukan pemaksaan.

“Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu,” ujar Dodi.

Dody menyebut kliennya justru menginisiasi aturan yang menerapkan seluruh pengurusan perizinan keimigrasian lewat aplikasi. Hal ini juga beberapa kali disinggung Silmy Karim.

“Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada,” katanya.

Diketahui, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy diduga kecipratan Rp1,2 miliar.

Selain Silmy, sejumlah pihak diduga kecipratan uang yaitu Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp500 juta, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp6.532.584.769.

Lalu, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp2.881.871.025, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp4.245.542.862, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp16.307.366.374, dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.

Silmy diduga melakukan pemerasan bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi. Para terdakwa disebut membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini.

"Dengan melakukan penerimaan secara tidak resmi dalam pelaksanaan penerbitan dokumen keimigrasian, yaitu surat izin tinggal kunjungan berupa izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa atau ITKT dan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, selanjutnya terkait penerbitan dan perpanjangan izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap," kata jaksa.

"Termasuk perubahan administrasi alih status atau altus, berupa alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang dilakukan oleh biro jasa atau perusahaan penjamin dari warga negara asing," lanjut jaksa.

Selain itu, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi sebanyak Rp33,8 miliar. Gratifikasi itu terdiri dari uang Rp2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,3 miliar.

Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More