Formappi: Jangan Sampai Penjabat Kepala Daerah Jadi Sumber Masalah
Peneliti Formappi, Lucius Karus (IDN Times/Marisa Safitri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengungkapkan pentingnya integritas para penjabat kepala daerah.
Menurut Lucius, pemerintah pusat bertanggung jawab memastikan penjabat yang ditunjuk telah memenuhi standar paling tinggi dari pemimpin daerah. Sebab, penjabat kepala daerah merupakan wajah pemerintahan pusat di daerah.
"Tidak hanya kemudian para penjabat secara administratif dan teknis memenuhi syarat, tapi memastikan bahwa orang-orang itu tidak jadi sumber masalah baru di daerah," kata dia dalam diskusi yang disiarkan secara daring melalui saluran YouTube Formappi, Senin (20/6/2022).
Baca Juga: Kenapa Harus Ada Penjabat Kepala Daerah, Apa Bedanya dengan Pejabat?
1. Integritas penjabat kepala daerah harus dipastikan
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaSelain itu, Lucius mengatakan, integritas penjabat kepala daerah harus dipastikan hingga masa jabatannya selesai.
"Jangan sampai kemudian catatan soal integritas yang tidak terlalu bagus itu, tidak sejak awal disadari dan dipertimbangkan oleh Kemendagri," kata dia.
2. Lucius nilai penjabat kepala daerah memiliki posisi yang lemah
Ilustrasi diskusi Formappi (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Lucius menilai, penjabat kepala daerah memiliki posisi yang lemah, lantaran penunjukan mereka bukan dipilih melalui suara rakyat. Karena itu, diperlukan aturan teknis untuk mengurangi tekanan politik yang mungkin terjadi.
"Kekuatan apa yang bisa diberikan kepada penjabat untuk melawan tekanan politis di DPRD. Ini jadi hal serius jika kita ingin pemerintahan yang efektif di bawah kepemimpinan penjabat kepala daerah," ujar dia.
Baca Juga: Mendagri Janji Tak Akan Pilih TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah
3. Penjabat perlu diberikan kewenangan untuk perkuat posisi
Ilustrasi diskusi Formappi (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)Terkait relasi politik antara penjabat kepala daerah dengan DPRD, menurut Lucius, penjabat perlu diberikan kewenangan atau legitimasi untuk memperkuat posisinya sebagai pimpinan daerah.
"Ini sejak awal perlu dipertimbangkan bagaimana aturan teknis itu bisa menjangkau tantangan yang mungkin terjadi dengan DPRD dan penjabat kepala daerah," kata Lucius.
Berita Terkini Lainnya
