Skandal Lapas Cibinong Terbongkar: Kalapas Dipecat, Dirjen PAS Mundur

Rudi mengatakan total 17 pegawai dijatuhi sanksi setelah investigasi internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Lapas Cibinong.

Wisnu Hani Putranto menjadi satu-satunya pegawai yang diberhentikan sebagai ASN. Lima pegawai lainnya dijatuhi hukuman disiplin berat, sedangkan 11 pegawai dikenai hukuman disiplin sedang.

Rudi menyebut sanksi diberikan berdasarkan ketentuan disiplin ASN. "Telah terjadi peristiwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan beberapa pegawai negeri sipil di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong dan beberapa lainnya," ujar Rudi.

Sebelum sanksi terhadap pegawai Cibinong diumumkan, Dirjen PAS Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas persoalan di lingkungan pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi keputusan tersebut. Namun, dia mengingatkan pengunduran diri tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum.

"Sekiranya aparat penegak hukum melakukan investigasi atas temuan Ombudsman, Pak Mashudi, sekalipun telah meletakkan jabatan sebagai pertanggungjawaban moral, sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum seandainya ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan beliau dalam temuan Ombudsman di Lapas Cibinong selama beliau menjabat," tegasnya.

Yusril juga menyampaikan harapan agar Mashudi tidak terlibat dalam persoalan hukum tersebut. "Sebagai Menko, tentu saya berharap beliau tidak terlibat apa-apa atas yang terjadi di Lapas Cibinong," kata Yusril.

Persoalan Cibinong tidak berhenti pada fasilitas yang ditemukan Ombudsman. Investigasi Kemenimipas juga menemukan dugaan pemindahan barang-barang mewah setelah inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Rudi mengatakan sebagian barang bahkan ditemukan di bekas kandang sapi.

"Ketika Pak Menteri datang, barang-barang itu sudah tidak ada. Jadi pada tanggal 23 malam, barang-barang itu dipindahkan. Sebagian ada yang kita berhasil menemukan dan sebagian lagi ada yang sudah dibawa keluar dan kita temukan di bekas kandang sapi tersebut," kata Rudi.

Menurut dia, barang-barang tersebut kemudian dihancurkan karena bukan aset negara.

"Makanya dihancurkan supaya tidak dapat digunakan kembali," ujar dia.

Temuan itu menambah persoalan dalam penyelidikan, terutama mengenai siapa yang mengetahui, memindahkan, menggunakan, atau mengelola barang-barang tersebut.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati menilai pengawasan terhadap lapas tidak cukup jika hanya mengandalkan mekanisme internal. Karakter lapas yang tertutup membuat pemeriksaan dari luar menjadi penting untuk mengungkap potensi maladministrasi.

"Kalau ini kita tidak memeriksa, kalau mengandalkan hanya laporan dari internal, pengawasannya pasti akan tidak maksimal," kata dia kepada IDN Times, Kamis (1/10/2026).

Menurut Syafrida, Ombudsman memiliki kewenangan memeriksa pelayanan publik dan dugaan maladministrasi. Dia juga mendorong keterbukaan informasi agar masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi pemasyarakatan dari pihak yang berada di dalam sistem.

"Jadi bukan hanya kepada lembaga pengawas, publik kan juga harus tahu," kata dia.

Ombudsman masih menyiapkan kajian cepat berdasarkan dokumen, informasi, dan keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan Lapas Cibinong.

Ombudsman sebelumnya menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas tidak lazim untuk lingkungan lapas, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, meja makan, fasilitas kebugaran hingga simulator golf.

Ditjen PAS sebelumnya menyebut terdapat 16 bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas atau mess pegawai. Sebanyak 13 bangunan disebut belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Namun, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menilai persoalan tidak boleh berhenti pada status aset. Jika benar terdapat pembayaran untuk mendapatkan hunian atau fasilitas tertentu, praktik tersebut berpotensi menunjukkan diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan.

"Pemasyarakatan tidak boleh berubah menjadi sistem di mana mereka yang mempunyai uang dapat membeli kamar yang lebih nyaman, fasilitas yang lebih lengkap, atau akses tertentu yang tidak tersedia bagi warga binaan lainnya," tulis LBHM dalam rilisnya, dikutip 30 September 2026.

Komisi XIII DPR RI ikut mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap persoalan Cibinong. DPR menyatakan pemeriksaan harus mencakup kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan infrastruktur serta aset pemasyarakatan.

Komisi XIII juga mendorong Panitia Kerja Pemasyarakatan segera merumuskan rekomendasi sebagai dasar perbaikan tata kelola, pengawasan, dan sistem pengamanan pemasyarakatan.

Dalam kesimpulannya, Komisi XIII mendesak pembongkaran bangunan di Lapas Cibinong dan lapas lainnya yang tidak sesuai ketentuan serta penertiban aset dan fasilitas.

Komisi XIII DPR RI juga mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh Lapas yang ada di Indonesia, serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan, guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan.