Soal Isu Papua: Ganjar Progresif, Anies Retoris, Prabowo Tak Orisinal

Gufron menyampaikan capres nomor urut satu, Anies Baswedan tak menjelaskan secara rinci bagaimana program mengenai penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di Papua.

Dia menilai, Anies hanya menjawab secara retorika dengan menyebut masalah di Papua karena ketidakadilan.

"Terkait Anies, saya melihat isu Papua beberapa jawabannya cenderung agak retoris, bicara tentang ketidakadilan bahwa betul memang salah satu persoalan Papua yakni tentang tidak keadilan. Tapi bagaimana menyelesaikan persoalan ketidakadilan ini yang belum terlihat. Jadi masih bersifat retoris, belum ada satu pendekatan yang ditawarkan," tuturnya.

Sementara, kata Gufron, gagasan yang ditawarkan Prabowo tidak orisinal atau asli. Sebab, Menteri Pertahanan (Menhan) itu cenderung menjawab hanya ingin melanjutkan penyelesaian masalah di Papua sebagaimana yang dilakukan pemerintah.

"Kemudian saya melihat Prabowo Subianto dalam konteks penyelesaian HAM di Papua, Saya melihat ada kecenderungan yang tidak ada gagasan orisinal yang disampaikan mengenai permasalahan di Papua. Kan ada kecenderungan untuk melanjutkan pendekatan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah," ungkap dia.

Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana cara pandang Prabowo dalam mengidentifikasi masalah yang diangkat. Prabowo menyebut, ada keterlibatan dari pihak asing dalam konflik di Papua.

"Misalnya ancaman separatisme, disintegrasi, kemudian ada pesan menyalahkan pihak asing di balik konflik Papua, Saya kira itu kan cara pandang lama. Cara pandang yang Jakarta sentris yang selama ini digunakan untuk menjustifikasi pendekatan keamanan militeristik dalam penanganan keamanan Papua," imbuhnya.

Gufron menjelaskan sebenarnya gagasan penyelesaian masalah di Papua dengan dialog bukan hal baru. Pendekatan itu sudah diperjuangkan dan diusulkan oleh berbagai kelompok masyarakat jaringan masyarakat sipil sejak 2000-an.

"Teman-teman mendorong dialog ya sebagai jalan mekanisme untuk menyelesaikan persoalan konflik yang sampai sekarang belum dijalankan oleh pemerintah," tuturnya.

Sejauh ini, pendekatan yang dijalankan oleh pemerintah dalam konteks penanganan Papua cenderung mengedepankan pendekatan kekerasan dan militer. Seperti halnya pada order baru, operasi tersebut justru melahirkan banyak kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Nah masuk era reformasi, memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggunakan jalan yang sifatnya lebih baik, kayak otsus, kemudian pembangunan," jelas dia.

Kendati begitu, secara infrastruktur pendekatan keamanan yang menjadi karakteristik orde baru, sampai hari ini masih terus digunakan oleh pemerintah.

Gufron memaparkan, hal itu bisa dilihat dari pengiriman pasukan non organik ke Papua untuk melakukan operasi keamanan dengan mengatasnamakan ancaman sparatis hingga peningkatan jumlah kekuatan militer di Papua.

"Berdasarkan penelitian imparsial estimasinya setidaknya 13.000 sampai 14.000 militer dikerahkan ke Papua. Ketiga, pelibatan militer dalam konteks berbagai operasi," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia menilai pendekatan penyelesaian masalah di Papua melalui dialog perlu didorong. Pendekatan dialog itu akan meminimalkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Salah satu pendekatan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah dalam konteks Papua itu ialah dialog. Jadi pendekatan politik melalui dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sampai hari ini belum dijalankan sama sekali," imbuhnya.