Soal Kasus Korupsi Kabasarnas, Mahfud Percaya Proses Peradilan Militer
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku percaya terhadap proses hukum yang akan dilalui eks Kepala Badan SAR Nasional, Henri Alfiandi di peradilan militer.
Henri dan bawahannya Afri Budi Cahyanto ditahan karena diduga menerima suap dari vendor terkait proyek pengadaan alat deteksi korban reruntuhan.
Afri ditangkap lewat proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 Juli 2023. Dari operasi senyap itu ditemukan uang senilai hampir Rp1 miliar di mobil yang dikendarai oleh Afri.
"Kesan saya pribadi kalau sudah mengadili biasanya lebih sterial dari intervensi politik dan tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, kita percayakan ini kepada peradilan militer. Kita semua akan mengawalnya dari luar," ungkap Mahfud dalam rekaman video yang diterima Rabu (2/8/2023).
Dari video itu terlihat Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut ketika sedang berdiri di samping Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan alasan Henri dan Afri tak mungkin diadili di peradilan umum.
"Ada aturan di dalam Pasal 74 Ayat 2 Undang-Undang tersebut (UU TNI). Disebutkan sebelumnya ada Undang-Undang Peradilan Militer yang baru yang menggantikan atau menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, itu masih dilakukan oleh peradilan militer," kata dia.
1. Panglima TNI pastikan tak akan melindungi prajurit yang berbuat salah
Sementara, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono membantah kedatangan sejumlah perwakilan TNI ke Gedung Merah Putih KPK adalah bentuk intervensi. Mereka, kata Yudo, hanya ingin menemui pimpinan komisi antirasuah untuk berkoordinasi tentang penanganan kasus hukum Henri dan Afri.
"Mereka hanya berkoordinasi dan sesama aparat hukum, silakan laksanakan koordinasi yang baik. TNI tidak akan melindungi (prajuritnya) yang salah," ujar Yudo, Rabu.
Ia menambahkan, sejak Senin kemarin, pihaknya sudah menandatangani dokumen untuk dilakukan penahanan terhadap Henri dan Afri. Bahkan, status keduanya kini sudah resmi menjadi tersangka.
"Tadi juga sudah disampaikan oleh Menko Polhukam kalau di TNI pasti tidak ada intervensi politik," katanya.
2. Panglima TNI bantah intervensi proses penyidikan dugaan kasus korupsi eks Kabasarnas
Lebih lanjut, Yudo juga membantah ada aksi intervensi ke KPK pada pekan lalu. Bila benar ia melakukan intervensi, maka Yudo sudah memerintahkan pasukan dari batalion tertentu dan menggeruduk KPK.
"Yang hadir kemarin di sana (KPK) pakar hukum semua lho! Kalau saya berniat intervensi, itu memerintahkan batalion mana untuk menggeruduk ke situ. Itu baru namanya intervensi," kata dia.
Justru, kata Yudo, personel TNI yang bertugas di bidang hukum itu datang untuk berkoordinasi terkait penanganan perkara Henri dan Afri.
"Jadi, sekarang kewenangannya sudah ada di POM (Polisi Militer), karena saya tak memiliki kewenangan. Yang berwenang untuk menyidik adalah POM dan KPK. Karena ini kan (perbuatannya) menyangkut tindak pidana korupsi," tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu.
3. Puspom TNI bakal lacak aliran dana komando eks Kabasarnas
Sementara, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bakal mendalami aliran dana komando dalam dugaan kasus suap terhadap Henri Alfiandi. Diduga dana komando itu diterima dari beberapa proyek di Basarnas selama Henri menjabat pada periode 2021 hingga 2023.
Dana komando sendiri adalah kode sandi untuk dugaan pemberian suap kepada Henri. Kode tersebut terungkap setelah dua anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan 2023 di Basarnas.
"Aliran dana komando ini sedang kami dalami," ungkap Danpuspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko ketika memberikan keterangan pers di Puspen TNI, Jakarta Timur pada 31 Juli 2023 lalu.
Ia menambahkan, jajarannya masih melakukan pemeriksaan terhadap Henri. Puspom TNI, kata Agung, berpatokan terhadap laporan yang ada, baik laporan polisi maupun KPK.
"Tentunya kami akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK,” ujarnya.
Namun, ia enggan membeberkan sejauh mana pengusutan aliran 'dana komando' tersebut karena telah masuk pada pokok materi.
“Sehingga mungkin kami tidak bisa menyampaikan di sini, tetapi sekarang kami terus mendalami ini,” tutur dia.
