Soal Konflik Rempang, Warga: Kami Tak Mau Relokasi!

Akibat proyek pengembangan Rempang Eco City sebagai salah satu proyek strategis nasional, sebanyak 7.000 jiwa terancam digusur dari tempat tinggal dan ruang hidupnya.

Suwardi menjelaskan, apabila ditarik dari sejarahnya, Pulau Rempang merupakan bagian dari Kesultanan Lingga. Nenek moyang warga Rempang berpesan untuk selalu menjaga keutuhan pulau.

Hal itu membuat masyarakat merasa amanat tersebut harus dijunjung tinggi sehingga mereka membangun perkampungan.

Saat wilayah di Rempang masuk PSN, warga berharap tempat tinggal mereka mendapat perhatian dan dapat berkembang sehingga mengurangi angka pengangguran. Namun, harapan tersebut tidak pernah terwujud karena nyatanya pemerintah ingin relokasi.

"Masyarakat Rempang tidak terima relokasi karena banyak sejarahnya di sana," ujar Suwardi.

Dia menyampaikan, sudah sejak lama masyarakat Rempang kesulitan dalam mengurus surat-surat kepemilikan tanah dan bangunan. Padahal, masyarakat memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hanya saja permintaan mereka terkait surat kepemilikan tanah dan bangunan tak pernah dikabulkan.

"Sejak tahun 2004, kami kesulitan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS), dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Kami hanya memiliki Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Riau," beber Suwardi.

"Kami ini terdaftar sebagai warga negara, saat pemilu kami ikut memilih tetapi kenapa saat mengurus tanah kami dianggap warga ilegal?" lanjut dia.

Suwardi menegaskan, masyarakat Rempang tidak terima atas kejadian yang terjadi pada 7 September 2023. Dia menjelaskan, banyak warga yang mengalami trauma dan bahkan dikriminalisasi, tidak hanya itu perempuan dan anak-anak tak luput dari sasaran aparat.

"Tolong bedakan antara pengukuran dan penggusuran. Ini masalah matok tanah apa diambil paksa? Masyarakat Rempang, Batam tidak ikhlas dengan kejadian tersebut, hanya pasang patok sampai menurunkan ribuan personel," ujar dia. 

Tak hanya itu, Suwardi menambahkan pada saat warga menolak aparat langsung menembak dan melempar batu ke arah warga. Aparat juga menembak gas air mata yang melukai masyarakat Rempang.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika menjelaskan, konflik di Rempang tak boleh digeser menjadi topik lain. Masyarakat Rempang tidak setuju dengan relokasi, jangan seolah-olah tanah Rempang, Batam itu milik dari BP Batam.

"Kejadian di Rempang ini merupakan upaya negara yang secara sistematis melegitimasi hukum seolah-olah penggusuran yang dilakukan didasarkan oleh hukum. Tanah yang mau diklaim itu seluas 7.300 hektar, yang apabila dibandingkan dengan luas Batam mencapai 45 persen dari keseluruhan wilayah Batam," ujar Dewi.

"Seharusnya pemerintah tidak gelap mata akan investasi. Prinsip dan hak-hak masyarakat itu dilanggar dalam kejadian tersebut, bukan pengosongan lahan melainkan penggusuran," sambungnya.

Dewi menambahkan, 16 titik pengosongan lahan itu sudah berdiri sejak tahun 50-an. Lalu saat ini BP Batam ingin merelokasi secara paksa atas dasar pembukaan lahan investasi bagi investor.

"Ini adalah negara dengan negara, Presiden Jokowi hentikan PSN. Kejadian di Rempang merupakan pelanggaran HAM berat dari jajaran pemerintah," tutupnya.