Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menanggapi kabar pergantian Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa ke Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) TNI Yudo Margono.
Dave menegaskan keputusan itu berada di tangan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
“Iya itu gimana hak prerogratif presiden, biar presiden yang menentukan,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Dave juga meminta masyarakat supaya tidak membuat masalah yang tidak perlu soal pergantian Panglima TNI.
Dia menegaskan pergantian pimpinan di lembaga pertahanan itu sudah diatur dalam undang-undang dan akan diputuskan oleh presiden.
“Gak usah memperuncing masalah atau membuat masalah yang tidak ada. Jadi biar presiden aja yang menentukan,” ucapnya.
Diketahui sejak era pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo, kursi Panglima TNI belum pernah diisi oleh matra angkatan laut (AL). Padahal jika mengacu pada Pasal 13 Ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh matra dari AL, AD, dan AU.
Sementara itu Andika Perkasa akan pensiun pada Desember 2022. Pengganti Andika Perkasa disebut-sebut bakal berasal dari TNI AL, salah satunya Yudo Margono.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan sudah ada mekanisme terkait pemilihan calon Panglima TNI.
"Iya, sudah ada mekanismenya, ditunggu saja," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Meski demikian, Mahfud enggan membeberkan siapa calon Panglima TNI yang akan menggantikan Andika. Menurutnya, itu merupakan hak prerogratif Jokowi.
"Ndak tahu, itu Presiden yang akan ajukan ke DPR, tunggu saja," ucap dia.