Soal Pengelolaan Aset Pemprov DKI, Sekda Klaim Pengawasan Berjalan

26 Jun 2023, 17:02 WIB

Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono (kanan). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, pengawasan aset Pemerintah Provinsi Jakarta tetap berjalan tanpa pembentukan panitia khusus (pansus).

Pernyataan itu menanggapi usul Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait pembentukan pansus pengawasan aset DKI.

"Ya kita sebenarnya tanpa pansus pun setiap saat selalu melakukan pengamanan aset, ada yang controllable ada yang uncontrollable kan," ujar Joko di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/6/2023).

2. Pemprov DKI gandeng BPN tekan penyalahgunaan aset

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, melantik 796 pejabat administrator/dok Humas Pemprov

Joko mengatakan, Pemprov DKI akan melakukan antisipasi dengan menjalani kerja sama bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal itu dilakukan untuk pemetaan aset.

"Saya berharap ini tidak akan terjadi penyalahgunaan aset," ujarnya.

2. Banyak oknum yang terlibat dalam permainan aset Pemprov DKI Jakarta

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Sebelumnya Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengakui pernah mengusulkan kepada pimpinan legislatif untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait pengawasan aset DKI.

Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengatakan pansus akan menelusuri dan mengawasi secara ketat aset milik DKI yang diduga ditempati swasta atau perorangan. Inggard yakin pengawasan aset DKI yang dilakukan legislatif dan eksekutif akan lebih maksimal.

Dia juga mengakui selama ini banyak oknum yang terlibat dalam permainan aset Pemprov DKI Jakarta.

"Kan banyak oknum-oknum yang bermain, ini yang harus kita patahkan. Sehingga tidak merugikan pemerintah daerah," kata Inggard dikutip ANTARA.

3. Fasum dipakai perorangan

Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi melakukan kegiatan "Jumat Menanam" sebagai upaya pemanfaatan lahan Fasum di Kalimalang, Jakarta Timur. (Dok.Pemprov DKI)

Menurut Inggard, para oknum yang terdiri dari pihak swasta dan pemerintah daerah tersebut sudah "bermain" sejak lama dalam transaksi aset tersebut.

Dia menilai aset berupa lahan atau bangunan yang seharusnya bisa digunakan untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), malah dipakai warga perorangan atau swasta demi kepentingan pribadi.

Inggard pun menilai pemerintah selaku pengawas aset DKI terkesan membiarkan hal tersebut.

"Oh sudah pasti, itu (pihak swasta) dijadikan 'ATM' (anjungan tunai mandiri) sehingga tidak pernah diserahkan itu fasos fasum. Sebenarnya kalau mereka (swasta) belum menyerahkan fasos fasum, jangan dikasih izin IMB-nya (izin mendirikan bangunan)," jelas dia.