Menteri BPN Serahkan 1.086 Sertifikat Aset Pemprov DKI ke Heru
Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan sebanyak 1.086 sertifikat kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/6/2023).
Heru mengapresiasi Kementerian ATR/BPN dalam pengamanan aset secara hukum melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan pada 19 Mei 2023 lalu, yang terus ditindaklanjuti dengan kegiatan penyerahan sertifikat aset tahap dua.
“Apresiasi kepada Bapak Menteri beserta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta karena masih dalam suasana HUT ke-496 Kota Jakarta, kami diberi hadiah. Hadiahnya adalah pengamanan sertifikat," Heru dalam sambutannya.
1. Pengamanan hukum terhadap aset tanah maksimal
Heru mengungkapkan, penyerahan sertifikat aset tanah tahap kedua yang dilakukan untuk mewujudkan pengamanan hukum terhadap aset tanah.
“Sinergi dan komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan telah menghasilkan kinerja yang optimal, diharapkan pengamanan hukum terhadap aset tanah dapat diwujudkan sepenuhnya,” jelas Heru.
2. Menteri BPN akui banyak mafia tanah
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengakui saat ini masih terdapat berbagai persoalan tanah, di antaranya adalah kasus yang melibatkan mafia tanah.
Untuk itu, pihaknya memastikan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemrintah Daerah dan institusi hukum dalam rangka mencari solusi agar dapat terselesaikan dengan baik.
“Saya mengapresiasi kerja keras Pj. Gubernur Heru dan jajarannya, karena berkat sinergi dan kolaborasi ini dapat terwujud penyerahan 1.086 aset milik Pemprov DKI Jakarta," ujar Hadi.
3. Kakanwil BPN DKI targetkan 4 ribu
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta menargetkan 4 ribu sertifikat aset tahun ini, untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Sampai akhir tahun 2023 ini, targetnya ada 4000 sertifikat. Sinergi dengan Pemprov DKI terus kami lakukan dan tingkatkan, terutama dalam membahas permasalahan yang ada dalam pengamanan aset ini,” imbuhnya.
