Anies: Pendidikan Sering Dianggap Program, Dimonopoli Pemerintah
Anies Baswedan di acara Belajaraya 2023. (dok. Youtube belajaraya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal calon presiden (Capres) 2024 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengungkapkan adanya sejumlah tantangan di dunia pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan yang dipandang sebagai program, bukan gerakan.
“Pendidikan ini sering dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu wilayah pemerintah,” kata Anies dalam acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).
Menurutnya, para pegiat pendidikan sering tidak diikutsertakan di dalam pendidikan itu sendiri.
Baca Juga: Cerita Ganjar Soal Pendidikan di Indonesia, Gak Cuma Nilai Akademis!
1. Pemerintah harus memberi ruang untuk semua pihak
Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan (tengah) (IDN Times/Ilman Nafi'an)Anies juga mengatakan, seharusnya pemerintah bisa memberi ruang untuk semuanya, terutama untuk keterlibatan dan kolaborasi pendidikan.
“Tanggung jawab keterlibatan di pendidikan itu dimiliki semuanya. Pemerintah bisa memberikan ruang untuk terlibat semuanya. Kita menyaksikan yang ada di pemerintah itu fiskal dan otoritas, nah yang tidak dimiliki itu inovasi, kreasi, jaringan, yang dimiliki oleh pegiat pendidikan,” tuturnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Obral Janji di Hadapan Kades, Bakal Naikkan Dana Desa
2. Pendidikan sebagai gerakan
Editor’s picks
Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menggelar acara penyerahan bantuan sosial pendidikan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) di SMPN 1 Banyakan (15/11/21). (Dok. Pemkab Kediri)Mantan menteri pendidikan era Presiden RI Joko Widodo ini menambahkan, jika pendidikan dianggap sebagai gerakan, maka semua pihak bisa terlibat untuk kemajuan pendidikan itu sendiri.
“Jadi sekolah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk datang dan terlibat, pengambilan kebijakan juga melibatkan para pegiat pendidikan untuk terlibat. Ini jadi yang paling menantang,” ucapnya.
3. Pemerintah perlu berubah dengan melibatkan semua pihak
Ilustrasi siswa sekolah (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)Anies menuturkan kembali jika pemerintah kini tidak melibatkan banyak pihak dalam pendidikan. Hal ini perlu diubah oleh pemerintah.
“Hari ini negara sekarang bilang ‘Anda diam saja, kami aja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos pemilu, tapi tidak harus terlibat’. Yang ini harus diubah. Bantu kami terlibat dan muncul gerakan untuk pendidikan,” tegas Anies.
Anies juga sempat menyinggung pendapatan para guru yang belum maksimal. Menurutnya, pendidikan Indonesia bisa maju ketika ada perhatian kepada upah para guru.
“Kalau ingin Indonesia maju ya pendidikannya harus maju dan itu artinya guru harus maju. Termasuk gurunya harus tenang. Tenang apa? Ya pendapatannya cukup,” tutupnya.
Baca Juga: Legacy dan Keberlanjutan dalam Dunia Pendidikan Indonesia
Topik:
Berita Terkini Lainnya
