Sri Mulyani Ungkap Alasan Jokowi Tak Ajukan APBN Perubahan 2018

Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pengajuan APBN perubahan 2018.

"Dan laporan ini akan saya sampaikan pada dewan (DPR) untuk dibahas pada minggu depan," kata Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan, pembahasan APBN 2018 antara pemerintah dan DPR ini pada 13 Juli 2018 sesuai dengan siklus Anggaran Penerimaan dan belanja Negara. Presiden menyatakan tidak adanya APBN Perubahan pada tahun ini karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara serta defisitnya lebih kecil yang direncanakan.

Menkeu memaparkan, dalam laporan semester I APBN 2018 menunjukkan defisit yang mengalami penurunan, bahkan yang disebut kesimbangan primer posisinya positif.

"Ini untuk pertama kali sejak empat tahun terakhir realisasi defisit kita adalah Rp110 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun," katanya.

Ia pun mengatakan, pemerintah akan menjaga ketat APBN dari defisit. "Tadi telah diputuskan oleh Bapak Presiden dengan postur APBN kita yang relatif terjaga nanti pada 2018 ini, maka kita akan menjaga APBN kita dengan defisit lebih rendah dari yang direncanakan," katanya.

APBN 2018 direncanakan 2,19 persen dari PDB, namun dari sisi outlook sekarang ini, maka diperkirakan akan menjadi defisitnya 2,12 persen dari PDB.

"Atau dalam hal ini, Rp314 triliun lebih kecil dari tadinya yang diperkirakan Rp325 trilun," kata Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah terus berusaha membuat APBN menjadi sehat, kredibel, terutama dikaitkan dengan pengelolaan utang.

"Hasil semester I ini mengkonfirmasikan sekali lagi bahwa pemerintah sangat berhati-hati dan sangat prudent di dalam menjaga APBN 2018," jelasnya.

Dengan postur APBN yang cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara dan defisitnya lebih kecil yang direncanakan. 

Menkeu juga menegaskan bahwa dengan APBN yang baik ini, maka pihaknya akan menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga ekonomi, terutama kondisi perekonomian yang sedang dalam tekanan dari ekonomi global.

Sri Mulyani mengungkapkan, pada pelaksanaan semester I APBN 2018, dari sisi penerimaan perpajakan PPN non migas tumbuh 14,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan 2017 yang hanya 6 persen dan 2016 hanya 7 persen.

"Kemudian penerimaan perpajakan yang berasal dari PPN, tumbuhnya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen, sedangkan 2016 PPN itu tumbuhnya negatif," ungkapnya.

Dari sisi bea dan cukai penerimaan tumbuh 16,7 persen yang merupakan pertumbuhan yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir.

Untuk PPH Migas, kata dia, meningkat 9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya adalah negatif 69 persen dan 2016 negatif 40 persen.

Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), karena dengan harga minyak yang tinggi dan kurs Rupiah melemah terhadap dolar AS, maka penerimaan sumber daya alam Migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana grossnya adalah 47,9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya juga waktu itu sudah cukup tinggi 115 persen.

"Dari sisi perpajakan hal positif lainnya adalah kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT orang pribadi naik 14 persen dan SPT badan tumbuh 11,2 persen," katanya.

Mulyani juga mengungkapkan bahwa meningkatnya penerimaan perpajakan ini adalah suatu dinamika ekonomi yang cukup positif.