Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Faldo Maldini mengatakan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo hingga kini belum mengirim surat ke DPR terkait pemilihan calon panglima TNI. Dia memastikan, nama calon panglima TNI akan segera dikirim ke DPR.
"Yang jelas, tidak mungkin posisi panglima kosong ketika Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun," kata Faldo dalam keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times, Senin (13/9/2021).
Faldo mengungkapkan, kandidat panglima TNI adalah prajurit terbaik dari berbagai aspek. Sebab, panglima TNI harus siap menghadapi tantangan pandemik COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia.
"Karena ini bukan hanya soal kualifikasi personal, tapi panglima TNI saat ini juga punya sederet tantangan berat, bagaimana bahu membahu dengan rakyat untuk melewati pandemik, pengembangan personel baik dari segi kualitas SDM ataupun karier, pengembangan alutsista, dan harmonisasi tata kelola di tubuh tiga matra," terang Faldo.
Karena itu, kata Faldo, saat ini Presiden Jokowi tengah mencari sosok yang pas untuk menggantikan posisi Hadji Tjahjanto.
"Oleh karena itu, waktu yang tersisa benar-benar dimanfaatkan untuk mencari sosok terbaik. Ini sangat menentukan. Kita tunggu saja," terang Faldo.
Langkah Jokowi yang belum mengirim surat ke DPR terkait nama-nama calon panglima TNI pengganti Hadi, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Bobby Aditya Rizaldi menduga karena saat ini sedang dibahas siklus pembahasan anggaran di parlemen.
"Siklus pembahasan anggaran ini akan rampung di awal bulan Oktober. Sedangkan panglima TNI yang sekarang akan memasuki masa pensiun di bulan November. Mungkin bakal selesai jelang waktu itu. Tapi, kalau pergantiannya di saat pembahasan anggaran, maka akan membuat situasi menjadi kompleks," ujar Bobby ketika berbicara kepada media, Senin (6/9/2021).
Namun, saat ditanya apakah benar calon panglima TNI yang akan dipilih oleh Jokowi adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Bobby tidak bisa menjawab hal tersebut. Sebab, pemilihan panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden.
"Kami kan tidak bisa menebak-nebak, kecuali di dalam konstitusi, kami (DPR) yang mengajukan nama itu. Keterlibatan DPR dalam proses pemilihan panglima TNI kan juga baru, khususnya pasca-reformasi 1998," kata dia lagi.
Sedangkan, saat ini aturan yang berlaku yaitu Presiden memilih panglima TNI atas persetujuan dengan DPR. Menurut Bobby, hal itu tidak terlepas sosok panglima TNI menarik perhatian luas dari publik.
"Posisi panglima TNI bukan sekedar penguasa tiga matra, tetapi juga menjadi batu loncatan untuk menjadi tokoh politik besar di Tanah Air," tutur dia lagi.