Comscore Tracker

Kepala Otorita IKN Berharap Masyarakat Ikut Urun Rembuk Biayai IKN

Pembiayaan IKN diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2022

Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono berharap, masyarakat bisa ikut serta dalam pembangunan ibu kota baru, di antaranya dalam hal pembiayaan.

"Masyarakat juga bisa urun rembuk dan juga dalam skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan," kata Bambang.

Harapan ini disampaikan Bambang usai bertemu Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan pejabat terkait lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/3/2022). Bambang didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. 

Baca Juga: KSP: Otorita IKN Langsung Operasi Usai Aturan Turunan UU IKN Terbit

1. Pembiayaan IKN diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2022

Kepala Otorita IKN Berharap Masyarakat Ikut Urun Rembuk Biayai IKNDesain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Bambang memastikan, keterlibatan masyarakat dalam membiayai pembangunan IKN diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang mengatur dana pembangunan IKN didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, atau kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan juga dari masyarakat sendiri.

"Misalnya kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri jumlahnya 8 juta orang. Mereka bertanya, 'Pak, kami ingin mempunyai rumah diaspora di IKN, boleh tidak kami difasilitasi?'," ujar Bambang mencontohkan, seperti dilansir ANTARA.

Hal-hal seperti itu, ujarnya, merupakan inisiatif dari masyarakat yang baik.

"Dan mereka juga nanti akan mencari dananya sendiri untuk membangun itu. Kami sifatnya fasilitasi sejauh desain dan hal-hal yang prinsip, untuk menjaga keharmonisan rancang bangun dari kota itu tetap terjaga," kata Bambang.

2. Otorita IKN akan punya badan usaha yang bisa lincah dalam bertindak

Kepala Otorita IKN Berharap Masyarakat Ikut Urun Rembuk Biayai IKNDesain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Menurut Bambang, membangun kota itu tidak sebentar, tidak cukup 3 sampai 5 tahun.

"Ini merupakan satu langkah panjang, 15 - 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045. Ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," ujarnya.

Dia mengungkapkan, nantinya Otorita IKN akan memiliki badan usaha yang diharapkan bisa lincah dalam bertindak.

"Istilahnya 'agile' untuk nanti berhubungan dengan pihak-pihak mitra pembangunan kami. Jadi nanti ada Badan Otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan sebagai regulator dan juga sebagai manajemen perkotaan, manajer perkotaan. Sedangkan di bawahnya nanti akan ada satu badan usaha yang kita bentuk untuk pengusahaan yang diharapkan bisa lincah bekerja sama dengan berbagai mitra swasta dan masyarakat," jelas Bambang.

Baca Juga: Kepala Otorita IKN Bertemu Jokowi di Istana, Apa Saja yang Dibahas?

3. Diperkirakan butuh Rp466 triliun untuk pembangunan IKN

Kepala Otorita IKN Berharap Masyarakat Ikut Urun Rembuk Biayai IKNSejumlah pekerja menyelesaikan lahan yang akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

IKN berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap yaitu pada tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN; tahap II pada 2024-2029 dengan target asilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.

Tahap III yaitu pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.

Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna, serta tahap V pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.

Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta Rp123,2 triliun dari swasta.

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya