Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Percaya KPU Tetap Netral

04 Apr 2019, 12:20 WIB

indonesiakita

Jakarta, IDN Times - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendapat sorotan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, namun masyarakat ternyata tetap mempercayai netralitas dan kejujuran penyelenggara pemilu tersebut.

Hal ini terungkap dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia pada 22-29 Maret 2019. Survei melibatkan 1.220 responden yang tersebar di beberap tempat.

Menurut hasil survei tersebut, banyak pemilih yakin bahwa KPU bisa menyelenggarakan Pilpres dengan jujur dan adil.

1. Sebanyak 64 persen responden cukup yakin pemilu berlangsung adil dan jujur

IDN Times/Imam Rosidin

Direktur Ekselutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan sebanyak 20 persen pemilih sangat yakin KPU bisa menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil.

Sementara, bagi pemilih yang cukup yakin mendapatkan presentase sebesar 64 persen. Dan untuk yang kurang yakin hanya berjumlah 12 persen.

"20 persen pemilih sangat yakin, 64 persen pemilih cukup yakin. Dan 12 persen kurang yakin," kata Burhan di Kantor Indikator, Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

2. Sebanyak 19 persen pemilih sangat yakin Bawaslu dapat mengawasi pemilu

IDN Times/Andra Adyatama

Survei juga menujukan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih cukup tinggi. Sebanyak 19 persen responden sangat yakin Bawaslu dapat mengawasi pemilu. Sementara 64 persen cukup yakin dan hanya 11 persen yang kurang terhadap kinerja Bawaslu.

3. Mayoritas masyarakat tidak percaya pada isu surat suara tercoblos

IDN Times/Humas KPU Jabar

Untuk isu-isu terkait pemilu, seperti surat suara yang sudah dicoblos dan KPU tidak netral, Burhan mengatakan bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya isu-isu tersebut.

Survei Indikator menunjukkan 71 persen responden tidak percaya pada isu surat suara tercoblos. Sementara 67 persen responden juga tidak percaya bahwa KPU tidak netral.

"Mayoritas tidak percaya terkait berita tentang 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon 01. Mayoritas publik juga tidak percaya bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu paslon," jelas dia.