Survei: Kepuasan Kinerja Prabowo 57,6 Persen, MBG Disebut Bermanfaat

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat dalam enam sektor yang ditanyakan kepada responden. Bidang kesehatan menjadi sektor dengan penilaian paling positif, yakni 61,5 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas.

Rinciannya, 6,8 persen responden sangat puas terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan dan 54,7 persen cukup puas. Sementara itu, 26,8 persen kurang puas, 8 persen sangat tidak puas, serta 3,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Penilaian positif juga terlihat pada sektor keamanan

Sebanyak 55,4 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja pemerintah di bidang tersebut, terdiri dari 8,6 persen sangat puas dan 46,8 persen cukup puas.

Di bidang pendidikan, tingkat kepuasan mencapai 54,6 persen. Angka itu berasal dari 5,8 persen responden yang sangat puas dan 48,8 persen yang cukup puas.

Sementara pada bidang hukum, tingkat kepuasan tercatat 37,7 persen, terdiri dari 3,3 persen sangat puas dan 34,4 persen cukup puas. Di bidang politik, 37,3 persen responden menyatakan puas, dengan 3,3 persen sangat puas dan 34 persen cukup puas.

Adapun sektor ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan terendah dari enam sektor yang diteliti. Sebanyak 33,7 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas, terdiri dari 2,5 persen sangat puas dan 31,2 persen cukup puas.

Temuan tersebut memperlihatkan aspek pelayanan dan kebijakan di bidang kesehatan, keamanan, serta pendidikan menjadi sektor yang mendapat penilaian positif lebih tinggi dibandingkan bidang ekonomi, politik, dan hukum.

Selain menilai kinerja pemerintahan, survei ASI turut mengukur persepsi masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program yang paling banyak disebut masyarakat sebagai program yang paling dirasakan manfaatnya. Sebanyak 44,9 persen responden memilih MBG, jauh di atas Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebesar 18 persen dan Sekolah Rakyat 6,7 persen.

Program lain yang masuk dalam survei meliputi Bantuan Subsidi Upah (BSU), pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, reformasi pendidikan, Sekolah Unggulan Garuda, swasembada pangan, ketahanan energi, Koperasi Desa Merah Putih, serta Danantara Indonesia. Sebanyak 20 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan tersebut.

MBG juga menjadi program yang paling banyak dinilai tepat sasaran. Sebanyak 40,8 persen responden menilai MBG sebagai program prioritas yang paling tepat sasaran. CKG berada di posisi berikutnya dengan 18,7 persen dan Sekolah Rakyat 9,8 persen.

Meski menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan hasil yang hampir berimbang.

Sebanyak 48,7 persen responden mengaku puas terhadap MBG. Rinciannya, 8,9 persen sangat puas dan 39,8 persen cukup puas. Di sisi lain, 47 persen responden menyatakan tidak puas. Sebanyak 33,5 persen mengaku kurang puas dan 13,5 persen sangat tidak puas. Adapun 4,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei juga mengukur dukungan terhadap keberlanjutan MBG. Hasilnya, 51,5 persen responden menyatakan setuju program tersebut dilanjutkan. Angka itu terdiri dari 12,3 persen sangat setuju dan 39,2 persen cukup setuju.

Sebanyak 45,4 persen responden tidak setuju MBG dilanjutkan, terdiri dari 29,6 persen kurang setuju dan 15,8 persen sangat tidak setuju. Sementara 3,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun, penilaian terhadap pelaksanaan MBG justru lebih rendah. Hanya 42,3 persen responden yang menilai pelaksanaan program sudah baik, terdiri dari 3,9 persen sangat baik dan 38,4 persen cukup baik.

Sebaliknya, 52,2 persen responden menilai pelaksanaannya tidak baik. Rinciannya, 39,4 persen menyebut kurang baik dan 12,8 persen sangat tidak baik. Sebanyak 5,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Keracunan hingga kualitas menu jadi sorotan

Bagi responden yang menilai pelaksanaan MBG kurang baik atau sangat tidak baik, survei turut menggali alasan di balik penilaian tersebut. Maraknya kasus keracunan makanan menjadi salah satu sorotan utama, dengan 23,3 persen responden menyebut persoalan tersebut. Berikutnya, 17,9 persen menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kurang amanah.

Sebanyak 14,4 persen responden menyoroti menu makanan yang dinilai kurang bergizi. Sementara 13,9 persen menilai standar mutu makanan belum konsisten.

Selain itu, 10,4 persen responden menilai sasaran penerima masih kurang tepat, 4,5 persen menyebut porsi makanan sedikit, dan 3,5 persen menyoroti distribusi makanan di sekolah yang dinilai kurang tertib serta masih membebani guru.

Survei juga mencatat alasan lain, seperti persoalan tata kelola, korupsi, kondisi ekonomi, serta alasan lainnya.

Sebelumnya, sejumlah lembaga survei merekam perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepanjang 2026. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Tempo Data Science, dan Poltracking Indonesia memperlihatkan tren penurunan, meski angka yang dihasilkan setiap lembaga berbeda.

Perbedaan tersebut tidak terlepas dari waktu pengambilan data, metode penelitian, jumlah responden, hingga cakupan pertanyaan yang digunakan. SMRC mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo, sedangkan Tempo Data Science dan Poltracking menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jika dibandingkan, ketiga survei tersebut menghasilkan angka berbeda, yakni SMRC sebesar 51,1 persen, Poltracking 55,1 persen, dan Tempo Data Science 37 persen. Meski angkanya tidak sama, ketiganya memperlihatkan arah perubahan yang serupa, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mengalami penurunan sepanjang 2026.

Perbedaan angka juga perlu dibaca dengan memperhatikan objek pengukuran. SMRC secara khusus mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo, sedangkan Tempo Data Science dan Poltracking mengukur kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Waktu pengumpulan data pun berbeda. SMRC melakukan wawancara pada 5-19 Juli, Tempo Data Science pada 31 Juli-11 Agustus, sementara Poltracking mengambil data pada 14-20 Agustus 2026. Dengan demikian, survei Poltracking merupakan yang paling baru dari tiga pengukuran tersebut.

Meski menggunakan waktu dan pendekatan berbeda, persoalan ekonomi muncul sebagai salah satu titik perhatian utama. SMRC menghubungkan penurunan kepuasan dengan evaluasi terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Tempo menempatkan mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, serta kondisi ekonomi sebagai sumber utama ketidakpuasan. Poltracking juga mencatat ekonomi sebagai sektor dengan tingkat kepuasan terendah.